SULSELBERITA.COM. Takalar - Kisruh yang terjadi di internal Aleg DPRD Takalar, tak kunjung reda, akibatnya rapat pengesahan APBD Takalar 2018 yang sejatinya digelar beberapa hari lalu terpaksa molor, semua itu diduga karena persoalan jabatan alat kelengkapan dewan, yang tak juga ada titik temunya.
Wakil Ketua DPRD Takalar, H Muhammad Idris Leo, yang diminta tanggapannya oleh salah satu awak media, terkait polemik yang sedang terjadi, Kamis (7/12/2017), mengatakan, “Perlu diingat, gaji anggota Dewan saat ini sudah naik menjadi dua kali lipat, tetapi tanggung jawab moral dan moril kita sebagai wakil rakyat saat ini dipertanyakan oleh masyarakat, semua ini hanya karena kisruh alat kelengkapan dewan yang merupakan persoalan internal membuat pengesahan APBD kita terbengkalai,” tegasnya.
Idris Leo juga sangat berharap, eksistensi sebagai anggota DPRD wajib dipertaruhkan, demi untuk kepentingan rakyat Takalar yang berjumlah 286.000 jiwa. Menurutnya lagi, ada tiga tugas pokok yang telah tersematkan di pundak para legislator, yakni pungsi legislasi, pungsi pengawasan, dan pungsi penganggaran.
“Seharusnya polemik alat kelengkapan dewan yang terjadi segera dihentikan, karena polemik ini tidak ada korelasinya dengan pengesahan APBD yang menyangkut persoalan hidup 286.000 jiwa masyarakat Takalar. Mari kita Kesampingkan soal jabatan, mari kita bekerja secara bersama sama untuk rakyat Takalar tanpa bingkai perpecahan,” Kunci Legislator Partai PKPI ini.
