Refleksi Hari Lahir Pancasila

0
326

SULSELBERITA.COM - Momentum hari lahir pancasila harus menjadi titik tolak keberangkatan kita untuk memperbaiki kondisi merah putih yang sedang terombang-ambing.

Sudah 75 tahun kita dipayungi pancasila namun masih jauh dari aktualisasi nilai nilai sila yang dikandungnya, kita perlu membuka mata lebar-lebar untuk memaknai kembali nilai-nilai sila yang dikandung pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila katanya sebagai dasar negara, bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak terlepas dari nilai-nilai sila yang dikandung pancasila dalam mengatur pemerintahan negara, dan mengutamakan kepentingan komponen-komponen diseluruh wilayah indonesia.

Namun melihat realita hari ini banyak ketimpangan yang terjadi pada negara, juga kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak mengabdi kepada kepentingan umum, dan tidak berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.

Pada tanggal 12 Mei 2020 lalu, DPR mengesahkan RUU Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Pengesahan UU minerba ini menuai banyak kritikan dan penolakan, karena pasal yang tertuang dalam UU tersebut kontoversial.

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Ujung Baji Polsek Mapsu, Kembali Salurkan Bantuan Paket Sembako

Kita berangkat dari pasal 1 Ayat 28a, yang mengatur tentang wilayah hukum pertambangan adalah ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai kesatuan wilayah yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Pasal ini sangat mengancam ruang hidup masyarakat dan memperpanjang nafas kapitalis.

Terus pada pasal 22 huruf (a) dan (d) tentang kriteria menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar, setelah mengubah luas maksimal sebelumnya 25 hektar. Pasal ini membuka peluang terjadinya penggusuran dan perampasan tanah secara paksa.

Terus parahnya lagi pada pasal 162 bahwa setiap orang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 136 ayat 2 dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun, atau didenda seratus juta Rupiah. Pasal ini membuka peluang kriminalisasi terhadap oknum penolak tambang.

Baca Juga  Dampak Strategis Penyebaran Covid-19

Terus disisi lain perlu kita lihat bahwa negara dalam hal ini DPR mengesahkan RUU minerba ditengah pandemi covid-19 , mereka lebih fokus terhadap pengesahan RUU tersebut dibanding memperhatikan nasib masyarakat di tengah pandemi. Ini bukti bahwa memang negara sudah terlalu banyak bercanda dan sudah ingin lepas tangan perihal pandemi ini, karena mereka seharusnya lebih fokus pada kemaslahatan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini namun mereka justru fokus pada pengesahan RUU.

Jadi dari kebijakan itu perlu kita pertanyakan peran negara sebagai instrumen pemerintahan, dan juga perlu kembali menelaah dan mempertanyakan nilai-nilai sila yang tertuang dalam pancasila. Ketuhanan yang maha esa itu yang mana ? Jika hari ini masih menghamba pada uang. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang mana ? Jika hari ini masih menggusur, merampas dan menindas. Persatuan indonesia itu yang mana ? Jika masih membedakan suku, ras, dan agama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu yang mana ? Jika mengeluarkan kebijakan bukan untuk kepentingan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia itu yang mana ? Jika konsep keadilan hari ini hanya adil pada yang beruang .

Baca Juga  Kerja Keras Managemen RSUD Padjonga Dg Ngalle, Diganjar Bintang 4 Oleh KARS Kementerian Kesehatan RI

Jika Soekarno telah menemukan lima butir yang indah, maka tugas kita adalah merawat keindahan itu dengan cara yang adil.

Panjang umur hal-hal baik !
Menulis hanya ketika lapar.

Penulis : Nama : Sulfikar. A
( Hukum keluarga Islam UINAM)
*Tulisan tanggung jawab penuh penulis*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here