Kemenag Sinjai Gencar Sosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

0
101
Advertisement

SULSELBERITA.COM. Sinjai - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah  disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta telah diberlakukan secara nasional dari jajaran kementerian agama hingga saat ini masih melakukan sosialisasi termasuk jajaran kantor kementerian agama sinjai hingga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,dimana perubahan ini tentunya merupakan suatu informasi yang  sangat penting untuk di ketahui masyarakat.

"Bahkan disetiap pertemuan kami dilintas sektoral selalu menititip pesan bahwa perubahan ini  secepatnya harus kita sosialisasikan mengingat presentase jumlah peristiwa nikah semakin tahun semakin meningkat tentu kita membutuhkan regulasi yang menjadi pegangan kita"Kata Kakankemenag H.Abd Hafid, Selasa(21/1/2020).Pagi

Lanjut dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Sinjai H.Abd Hafid  didalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya  ada batasan usia Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun,tapi setelah adanya perubahan atau revisi maka usia Perkawinan disamakan yaitu pihak pria dan wanita  disamakan  umur 19 (sembilan belas) tahun,

Baca Juga  Dinkes Takalar Lakukan Home Care Bagi Korban Gempa dan Tsunami Palu yang Sudah Pulang ke Takalar
Advertisement

Ini sangat beralasan karena ternyata berdasarkan penelitian kasus kasus  di pengadilan agama didominasi oleh pernikahan usia dini sehingga pemerintah mencoba meningkatkan tingkat kedewasaan calon pengantin yang usianya 19 (sembilan belas) tahun,tuturnya
Alhamdulillah saat ini  kami di Kemenag Sinjai  sudah memberlakukan diseluruh Kantor urusan agama kecamatan se kab.Sinjai dan sampai saat ini belum ada komplain  dari masyarakat sinjai tetang batasan usia karena undang undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan mempersulit sistem perkawinan terkait dengan usia cuman hanya batasan saja,

Menurut H.Abd Hafid  apabila  ketika ada  muda mudi yang “terpaksa” untuk menikah dimana usianya   belum memasuki umur 19 tahun ketika ingin melangsungkan pernikahan secara normal dan tercatat pada kantor urusan agama dimana dalam undang undang tersebut memberikan ruang kepada muda mudi dibawah usia 19 tahun memiliki ruang untuk meminta dispensasi nikah  kepada pengadilan agama dimana Pengadilan agama akan memutuskan layak atau tidaknya pernikahan di langsungkan  dengan alasan mendesak disertai dengan bukti bukti yang cukup agar bisa di jadikan pertimbangan dan dasar oleh pihak pengadilan Agama untuk putuskan (disepnsasi nikha) dan dilanjutkan   ke Kantor Urusan Agama untuk melakukan  pencatatan nikah,Tegas H.Abd Hafid.

Baca Juga  Kantor Imigrasi Makassar Gelar Rakor dan Pembentukan TIMPORA untuk Kabupaten Takalar-Jeneponto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here