Masih Maraknya Sistem Praktik Pungli Jadi PR Buat Kasubdit Regideny Ditlantas Polda Sulsel

274

SULSELBERITA.COM. MAKASSAR - Direktur Jaringan Oposisi Indonesia (JOIN) Sulsel, mendesak transparansi pelayanan di seluruh Kantor Regident Samsat jajaran Ditlantas Polda Sulsel yang diduga kuat masih menerapkan sistem praktek pungli diluar PNBP, khususus terhadap Bea Balok Nama kendaraan bermotor (BBN 1 Ranmor).

Demikian halnya ia mendesak agar memangkas jalur birokrasi layanan Regident selurih kantor samsat. Utamanya Samsat Maros Makassar dan Gowa yang selama ini masih berpatokan dengan birokrasi Regident ditlantas Sulsel.

“Padahal daerah diluar Gowa Maros Makassar ternyata lebih simple karena tak bergantung pada birokrasi layanan ditlantas mereka,” ucap Mamsyur Aziz dalam rilisnya, Kamis (17/10).

Advertisement

Join juga mendesak Kasubdit Regident ditlantas Sulsel agar berani membuat terobosan pelayanan zero diluar hasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNB).

Baca Juga  Hendak Mancing di Sungai, Afdal Malah Jadi Santapan Buaya

“Kami bahkan menduga adanya nilai fantastis secara materi rupiah terhadap adanya praktek pungli bermodus layanan regidentlantas soal STNK, BPKN, STCK dan TNKB terhadap dealer ranmor baru baik roda dua (sepeda motor) maupun Roda empat (mobil).

“Ayo merdeka kan bangsa ini dari belenggu pungli atas dalil modus apapun kecuali jika memiliki dasar aturan PNBP yang resmi,” tambahnya.

Menurut Mansur, Ada tiga bentuk pertanggung jawaban kasubdit Regident ditlantas dalam menjalankan kinerjanya yaitu tanggung jawab pada Tuhan, tanggung jawab pada negara dan tangggung jawab pada rakyat.

“Prilaku anti budaya pungli di layanan Regident lantas Sulsel adalah PR yang wajib hukumnya bagi kasubdit Regident untuk menghilangkannya dari bayang bayang birokrasi layanan ditlantas,” tegas Direktur JOIN Sulsel.

Baca Juga  Inilah Wajah Orang Gila Pelaku Pemenggalan Imam Mesjid Bontosunggu Desa Pa'rappunganta

menurutnya, Kalau dulu dan kini budaya pungli diluar PNBP masih manjadi tradisi maka esok budaya tersebut harus di bumi hanguskan dari negeri ini. Seiring dengan komitmen moral presiden Jokowi agar pungli di birokrasi adalah musuh bersama yang harus di lawan dan di suarakan. (TIM 88)

Advertisement
BAGIKAN