Kades dan Pengelola Bumdes se-Kabupaten Takalar Dapat Pelatihan Pengelolaan Bumdes

647

SULSELBERITA.COM. Makassar - Salah satu unit usaha milik Desa yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak adalah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), karrena sumber anggaran yang di gunakan adalah dana Desa (DD). Namun sampai saat ini setelah sekian tahun berjalan, Bumdes belumlah berjalan secara optimal, sehingga belum bisa memberikan deviden terhadap Desa.

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Pemberantasan Korupsi dan penwgakan Keadilan (LPK2), bekerjasama dengan pihak BPMD Takalar, berinisiatif melatih kepala Desa dan pengelola Bumdes, bagaimana cara mengelola Bumdes dengan baik dan benar. (rabu,,10/10/2018).

Pelatihan yang berlangsung di Hotel Prima Makassar tersebut, menghadirkan pihak LSM, BPMD dan Kejaksaan, sebagai pemateri.  Iwan setiawan, S.Sos.M.Si yang mewakili Bupati Takalar, sekaligus mewakili pihak BPMD Takalar, dalam sambutannya dihadapan para peserta mengatakan "Bumdes sejak tahun 98 sudah ada, namu hampir seluruh Bumdes saat itu dikelola oleh ibu desa, yah mungkin karena dananya mudah di dapat, Bumdes tahun tahun lalu pengelolaannya itu musiman, seperti kalau musim kawin, Bumdes baru jalan, tapi sekarang pengelolaannya sudah beda, sudah punya dasar hukumnya, jadi sekarang pengelolaannya harus berjalan dengan baik dan benar" ujarnya.

Baca Juga  Jelang Lebaran, Pemkab Takalar Buka Posko Pelayanan Terpadu
Advertisement

Ketua LPK2 Sulsel Suhardi.S.Sos, mengatakan "Kegiatan pelatihan ini kerjasama antara LPK2 Sulsel dengan Pihak BPMD Takalar, berlangsung mulai hari ini di hotel prima mulai 10 Oktober sampai 22 oktober 2018. Kami mengundang seluruh Kades se - kabupaten Takalar, ini terbagi menjadi tiga sesi, yakni sesi pertama adalah Desa se Kecamatan Galesong selatan, Galesong dan dan Galesong utara, sesi ke dua yakni Desa se kecamatan Mapsu, Marbo dan Sanrobone, dan sesi ke Tiga yakni Seluruh Desa se Kecamatan Polsel dan Polut". Ungkap Suhardi.

Mewakili kejaksaan negeri takalar Akbar.Sh.MH, yang juga sebagai Kasipidsus Kejari Takalar, kepada seluruh peserta yang hadir mengatakan "Bukan saya bermaksud menggurui, karena saya yakin semua Kades sudah tahu dan memahami masalah pengelolaan keuangan Desa termasuk pengelolaan keuangan Bumdes, kita liat trend nya sejak tahun 2015 Dana Desa (DD) mengalami peningkatan, presiden jokowi 2019 menjanjikan kenaikan dana desa kembali". Ujar Akbar.

Baca Juga  Sikapi Persoalan Pendidikan, Perempuan Millenial ini Angkat Bicara

"ADD dan Dana Desa seharusnya ada pembantu bendahara, di beberapa kesempatan saya bicara di penyuluhan hukum, saya belum pernah melihat ada Desa yg menyusun APBDes perubahan, selalu berdasarkan perencanaan APBDes yang disusun du awal tahun, nah bagaimana kalau dalam perjalanan terjadi kenaikan harga, sikuedes apa mengakomodir itu, mohon kades, bendahara sekdes, jangan diam, tolong APDESI menyuarakan ke leading sektornya di Pemdes, supaya persoalan lapangan bisa diakomodir, misalnya terjadi inflasi, harga barang naik, harga tukang naik, Ini kelemahan, kami Aparat hukum mempelajari kelemahan sistem, jangan selalu Desa yang selalu nombok, seharusnya ada ruang di APBDes perubahan, dan mestinya ada payung hukumnya", Tambah Akbar

Lebih jauh dijelaskan Akbar "Lengakapi SPJ Bumdes, jangan sampai dana yg disalurkan itu habis untuk biaya operasional pengelola saja, Bumdes itu untuk meningkatkan kesejahteraan warga di desa, sebaiknya pengelola bumdes membuat proposal kegiatan apa yang akan dilakukan yang bisa menguntungkan Desa, jangan sampai dana bumdes habis, tapi tidak ada outputnya, saya mekihat Bumdes di Takalar hampir seragam, dipakai untuk simpan pinjam, sebaikanya dana Bumdes digunakan sesuai dengan potensi Desa masing masing. Mungkin ke depan sebaiknya ada study banding keluar, supaya pengelola Bumdes ada wawasan, nah sekarang saya tanya, selama ini ada tidak deviden masuk dari Bumdes? Karena Itu salah satu dari pendapatan Desa, kalau itu tidak masuk, berarti Bumdes tidak berhasil, jadi Kades harus meminta pertanggung jawaban pengelola Bumdes seperti melampirkan nota penggunaan dana Bumdes. supaya tidak berpotensi bermasalah hukum". tutup Akbar.

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Maradekaya Pantau Posko Tanggap Darurat Covid 19
Advertisement
BAGIKAN