Cuma Dihargai 10 Ribu Permeter, Warga Ramai Ramai Tolak Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Pammukkulu

971

SULSELBERITA.COM. Takalar - Kisruh pembebasan lahan pembangunan mega proyek Bendungan Pammukkulu, kembali menemui jalan buntu, pasalnya dalam musyawarah ganti rugi lahan warga yang masuk dalam kawasan pembangunan Bendungan Pamukkulu yang berlangsung di kantor Camat Polut, (Kamis,31/5/2018),  sebanyak 73 orang warga pemilik lahan yang hadir, ramai ramai menolak dengan tegas.

Pnolakan warga pemilik lahan tersebut, tentunya bukan tanpa alasan, bagaimana tidak, lahan yang selama ini digarap dan dijadikan sebagai tempat mencari nafkah oleh warga, hanya di hargai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) permeternya, otomatis, tak ada satu orang wargapun yang bersedia bertanda tangan untuk menyetujui.

Harga ganti rugi lahan yang disalurkan BPN setelah Tim Apraisal melakukan penilaian, dinilai oleh warga pemilik lahan terlalu rendah dan tidak masuk akal, bahkan jauh lebih rendah dari harapan mereka.

Baca Juga  Ratusan Massa Aliansi Pemuda Bantaeng Gelar Unjuk Rasa di Depan Mapolres Bantaeng, Berikut Tuntutannya

“Kami semua tidak ada yang  setuju, dan kami bersepakat untuk tidak ada yang tanda tangan persetujuan ganti rugi, karena harganya sangat murah, hanya 10 ribu per meter, dibandingkan dengan di Jeneponto itu bahkan Rp 200 ribu per meternya. Kami menuntut harganya paling rendah 50 ribu permeter,” ujar salah seorang warga bernama Syahriani Syahrir. (Kamis, 31/5/2018).

Bukan hanya itu, warga pemilik lahan juga menuding pihak BPN dalam hal ini tim Apraisal sama sekali tidak transparan, "Ganti rugi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terkait harga tidak ada keterbukaan harga kepada kami warga pemilik lahan, Kalau harga yang diberikan seperti yang dibagikan tadi, itu bisa kami dapatkan hanya dalam setahun mengolah lahan kami, dan sampai sekarang ini, kami sama sekali tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan ttersebut” kata Daeng Bani. Salah seorang warga lainnya.

Baca Juga  Kepala Desa Sawakung dan Kepala Desa Bontosunggu Diberhentikan Sementara

Sementara itu, kepala BPN Takalar Nurlaela Hidayanti menanggapi penolakan warga tersebut mengatakan, "Sepakat atau tidak dengan harga tanah tersebut, kita serahkan sepenihnya kepada masyarakat. Kalau  setuju ya kita bersyukur, dan kalaupun ada yang tidak setuju silahkan melaporkan hal tersebut ke Kejaksaaan dalam jangka waktu 14 hari,” katanya.

BAGIKAN