SULSELBERITA.COM. Takalar - Kepala Desa Pa'rappunganta kec.Polut, yang baru baru membuat keheboan dengan menuding Institusi kepolisian dan TNi tidak transfaran dalam mengelola keuangan, tudingan tersebut di lontarkannya dalam sebuah forum resmi yang di laksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Takalar yang saat itu berlangsung di gedung PKK Kab.Takalar, kini sang kades kembali menuai sorotan tajam oleh warganya sendiri.
Adalah Tallassa Dg Tonji (50) yang alamat Dusun Ballaparang Desa Pa'rappunganta, dalam pengakuannya kepada awak media yang mewawancarainya, Janda anak satu ini mengaku kalau selama Dahlan Sira' menjabat sebagai Kepala Desa, dirinya tidak pernah diberikan beras raskin oleh Kepala Desa Pa'rapunganta padahal dia
memiliki kartu miskin sebagai penerima manfaat beras raskin." Selama Dahlan Dg.Si'ra sebagai Kepala Desa Pa'rapunganta, saya tidak pernah lagi diberikan beras raskin padahal saya memiliki kartu miskin sebagai penerima beras raskin", ungkap Dg. Tonji sedih. Rabu Malam (6/9/2017).
Dari hasil pantauan awak media di lapangan, menemukan fakta yang sangat menyedihkan melihat Tallasa Dg.Tonji (50) yang tinggal di rumahnya sendirian, rumah tempat tinggalnya sangat jauh dari layak, dengan ukuran 4 X 5 dan dinding rumahnya yang terbuat dari seng bekas yang sudah berkarat. Bahkan fakta yang paling menyedihkan karena janda beranak satu ini memiliki kartu miskin sebagai penerima Raskin, tapi justru haknya tidak di berikan oleh sang oknum Kepala Desa.
Ironisnya lagi, selain tidak diberikan haknya menerima beras raskin, nama janda beranak satu ini juga di coret oleh sang Kades sebagai penerima manfaat program bedah rumah "saya juga dicoret oleh kepala Desa sebagai penerima manfaat bedah rumah pada tahun 2016 lalu, saya tidak pernah diberikan bantuan pak' karena kepala Desa kami sangat benci dengan saya. Ini bermula saat pemilihan kepala Desa lalu, menurut kepala desa Pa'rapunganta Dahlan Dg.Si'ra, bukan dia yang saya pilih sehingga saya sangat dibenci dan tidak pernah lagi diberikan yang sifatnya bantuan dari Pemerintah" jelas Dg.Tonji, (6/9/2017).
