SULSELBERITA.COM. Jakarta - Nickolas O. Nussy dari Koalisi Tunda Pilkada Utusan Papua menilai pernyataan Bambang Soesatyo Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang mendukung penundaan Pilkada 2020 sangatlah tepat. Bahkan kata Nickolas Bambang Soesatyo jika jadi Presiden RI, dirinya yakin 100 persen Pilkada 2020 pasti ditunda.
"Seharusnya Presiden Jokowi bisa tegas seperti Bambang Soesatyo Ketua MPR RI. Dimana dia mendukung Pilkada 2020 ditunda, demi menyelamatkan jutaan nyawa manusia di saat Covid 19 meninggi," kata Nickolas tokoh muda asal Papua ini, dalam rilisnya, Sabtu (12/09/2020).
Menurutnya, Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dan KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan tahun 2020 apabila situasi cukup riskan. Katanya juga, Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar tak ngotot menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bila laju penyebaran COVID-19 bikin riskan.
"Daripada memaksakan untuk menggelar Pilkada, pemerintah mestinya harus lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat. Sebab memaksakan Pilkada tahun 2020 akan membayakan kesehatan masyarakat dan pasien Covid 19 bisa meledak,” ujar Nickolas.
Sebelumnya, Sabtu (12/09/2020) Bambang Soesatyo mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, menyebutkan total ada 45 kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada 2020. Dimana daerah itu akan digelar Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, namun masuk dalam kategori zona merah COVID-19.
"Saya secara pribadi meminta pemerintah dan Tim Satuan Tugas COVID-19 terus memantau kondisi 45 daerah tersebut. Ia meminta pemerintah memastikan semua daerah itu, agar tidak berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia," pintanya.
Tak hanya kepada 45 daerah zona merah tersebut, menurut Bambang, pemerintah juga harus memantau sejumlah daerah lain yang dipastikan bakal ikut menggelar Pilkada serentak. Menurut dia, hal itu penting dilakukan guna memastikan Pilkada benar bisa digelar.
“Agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi progres tahapan Pilkada 2020 sejauh ini. Pasalnya, Bambang mendapati bahwa tak sedikit protokol kesehatan yang dilanggar selama proses tahapan Pilkada. (red/cnn)
Penulis: RB. Syafrudin Budiman, SIP.
Teks: Nickolas O. Nussy saat menyampaikan aspirasi ke Kommas HAM meminta presiden Jokowi dipanggil untuk menunda Pilkada 2020, Kamis (10/09/2020) di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: RB. Syafrudin Budiman, SIP
