SULSELBERITA.COM. Takalar - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.Takalar, Di duga telah menggelapkan dana langganan koran dan tabloid, yang jumlahnya mencapai Puluhan juta rupiah. Pasalnya dana untuk pembayaran koran dan tabloid tersebut, sudah tiga kali dicairkan oleh pihak BAPPEDA, namun sampai bulan Desember ini, belum ada yang dibayarkan kepada media yang bersangkutan.
Salah seorang rekan Wartawan Koran Amunisi, Hamsar Daeng Siriwa yang angkat bicara terkait hal ini mengatakan, bahwa sudah 11 bulan lamanya belum membayar langganan korannya.
“Setiap kami datang di Bendahara Bappeda kami hanya dijanji dan diberikan harapan palsu. Bahkan kami juga sudah memberikan kwitansi, karena sebelumnya pernah meminta dengan alasan supaya bisa dibayarakan, tapi sampai hari ini, tidak satu pun langganan yang dibayar oleh bendahara Bappeda,” ujarnya. Senin (04/12/2017).
“Kami menduga kwitansi kami sudah di pertanggungjawabkan di dalam LPJ karena sekarang sudah masuk di pembahasan APBD 2018 mendatang. Ada sekitar puluhan wartawan di Takalar merasa dibodohi dan mengancam akan melaporkan Bendahara Bappeda di Polres Takalar.
Hal senada juga disampaikan oleh Muh.Ihwan SS, wartawan Surya Indonesia, menyampaikan kalau pihak BAPPEDA sampai sekarang tidak membayar langganan korannya "Saya heran, dikemanakan uang langganan koran di kantor BAPPEDA, karena sudah masuk bulan Desember, bendahara belum juga membayarkan langganan koran saya" ujar iwank, panggilan akrabnya. (Senin, 4/12/2017).
Dari hasil penelusuran awak media, di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, ternyata anggaran belanja koran atau media di Bappeda sudah lama dicairakan sejak bulan Agustus lalu sebesar Rp.10.200.000, dan telah diambil oleh bendahara Bappeda
Sementara, Kasubag Keuangan Bappeda Takalar, Hj.Sitti Rosliah mengatakan, pihaknya tidak terlalu bisa banyak komentar terkait hal tersebut karena yang mempunyai wewenang sepenuhnya adalah itu bendahara.
"Nanti saya sampaikan ke bendahara. Kalau anggaran untuk langganan Rp.10.200.000 untuk anggaran pokok 2017 lalu,” katanya.
Sementara itu, Abd Malik Bendahara Bappeda yang coba dikonfirmasi, ternyata tak berada di kantornya, sementara dua nomor HP miliknya saat di hubungi, dua duanya tidak aktif.
