Melalui Kuasa Hukumnya, PT Rasindo Abadi Jaya Bantah Tuduhan Penipuan Mesin Stone Crusher Rp4,16 Miliar di Maros

SULSELBERITA.COM. Makassar – PT Rasindo Abadi Jaya melalui kuasa hukumnya, Muhammad Irvan, SH, MH, secara tegas membantah tuduhan penipuan terkait pengadaan mesin stone crusher senilai Rp4,16 miliar yang dilaporkan oleh pihak CV Sanusi Karsa Tama Bangunan di Kabupaten Maros.

Irvan menyampaikan bahwa seluruh proses kerja sama telah dilaksanakan secara profesional, mulai dari tahap perjanjian, pengiriman, instalasi, hingga commissioning. Unit mesin juga telah diterima dan digunakan oleh pihak pembeli tanpa adanya keberatan pada saat serah terima maupun dalam periode awal operasional.

“Objek telah diserahkan, diuji, dan digunakan dalam kegiatan operasional serta memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tuduhan penipuan tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak memenuhi unsur pidana,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi teknis di lapangan, unit stone crusher hingga saat ini masih digunakan dalam kegiatan produksi, meskipun terdapat salah satu komponen yang tidak dioperasikan.

“Fakta bahwa unit masih digunakan menunjukkan bahwa mesin tetap memiliki fungsi dan nilai manfaat. Oleh karena itu, klaim kerugian total sebagaimana diberitakan perlu dilihat secara objektif dan proporsional,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Irvan menegaskan bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan yang timbul dari hubungan kontraktual antara pihak penjual dan pembeli, bukan merupakan perkara pidana.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak CV Sanusi Karsa Tama Bangunan masih memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan kepada PT Rasindo Abadi Jaya.

“Kondisi tersebut patut diduga berkaitan dengan adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan kontraktual antara pihak penjual dan pembeli.

Seluruh transaksi dalam perkara ini merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian jual beli dan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan terkait kewajiban pembayaran maupun kondisi barang setelah digunakan, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kontraktual yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan dipaksakan ke dalam ranah pidana,” ujarnya.

Irvan juga mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan akan tetap kooperatif. Kami juga berharap agar penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.