SULSELBERITA.COM. BATAM, 21 Desember 2025 – Aliansi Solidaritas Peduli Kepulauan Riau (ASPEK) akan mendatangi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait maraknya pembukaan dan perluasan perkebunan kelapa sawit, permasalahan hutan-lahan, serta kerusakan lingkungan di Kabupaten Lingga dan Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Aksi unjuk rasa damai akan dilaksanakan pada Hari Senin (22/12/2025) bertempat di Satgas PKH Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Menurut Zuhardi atau yang akrab disapa Juai, inisiator ASPEK dan putra asli Lingga, perjuangan ke Jakarta ini murni membawa suara masyarakat Lingga dan seluruh Kepri yang merasa tertekan dengan kondisi saat ini.
“Wilayah Kepulauan Riau bukanlah daerah perkebunan sawit, tapi hari ini hutan kami dilepas ribuan hektare. Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Lingga tetap tercatat sebagai yang termiskin di provinsi,” ujar Juai pada hari Minggu (21/12).
Melalui aksi ini, ASPEK bersama jaringan aktivis akan menyampaikan sikap dan tuntutan spesifik, antara lain:
1. Meminta Satgas PKH untuk meninjau langsung lapangan terkait kasus permasalahan hutan dan lahan di Kabupaten Lingga, Kepri.
2. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk lebih peduli terhadap nasib Kepri dengan menjaga kelestarian alam, hutan, dan bukit-bukit yang sudah banyak tergundul di Lingga dan Batam, agar tidak terjadinya bencana seperti di Pulau Sumatra.
3. Meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional PT. CSA dan PT. SPP, yang menurut ASPEK tidak mengutamakan kesejahteraan dan hak rakyat Kepri.
Menutup pernyataannya, Juai mendesak Pemerintah Pusat untuk turun langsung ke lapangan di Kabupaten Lingga guna melihat kondisi nyata masyarakat dan hubungan dengan PT. CSA serta PT. SPP. “Jangan hanya mendengar laporan pejabat di daerah yang hanya ‘ABS’ (ada, tapi tidak bekerja),” tegasnya.
Juai juga menegaskan bahwa ASPEK sama sekali tidak alergi atau anti terhadap investasi yang masuk ke daerah, asalkan investasi tersebut memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan melindungi lingkungan.
