Diduga Cacat Administrasi, Warga Pertanyakan Pemasangan Tiang Wifi MyRepublic di Perumnas Antang

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW - Bupati dan Wakil Bupati Takalar - Sulselberita

HUT ke-81 RI Bupati dan Wakil Bupati Takalar

HUT ke-81 RI Ketua DPRD Takalar

SULSELBERITA.COM. Makassar — Warga Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibuat bertanya-tanya atas munculnya tanda silang berwarna putih di beberapa titik wilayah permukiman mereka, yang diduga menjadi lokasi rencana pemasangan tiang Wifi milik provider internet MyRepublic.

Sejumlah warga mengaku heran karena tanda tersebut muncul tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada penjelasan dari pihak terkait mengenai tujuan tanda tersebut.

Bacaan Lainnya

HUT ke-81 RI ody Riyan Saputra - Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

dr. Ruslan Ramli, M. Adm. Kes, HUT Ke-81 RI

Bansuhari Said - Camat Pattallassang Kabupaten Takalar

HUT ke-81 RI Ayatullah Rawatib - Plt. Camat Polongbangkeng Selatan

Firmansyah Habsi - Lurah Pappa Kecamatan Pattallassang - Takalar

dr. irmayani, HUT Ke-81 RI

Himbaun Pasang Bendera Merah Putih HUT ke-81 RI

“Saya lihat ada beberapa titik sudah ditandai, katanya itu mau dipasangi tiang Wifi MyRepublic, tapi kita sebagai warga tidak pernah diajak rapat atau diberikan informasi,” ujarnya saat ditemui, Selasa (8/7).

Lebih mengherankan lagi, menurut sumber tersebut, beberapa aparat pemerintah setempat juga mengaku tidak mengetahui rencana pemasangan tiang internet tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya cacat administrasi dalam proses perizinan atau pelaksanaan proyek.

“Kami bahkan sudah coba konfirmasi ke pihak terkait, tapi katanya mereka juga tidak tahu-menahu. Ini yang membuat warga bertanya-tanya, kok bisa seperti ini?” tambahnya.

Warga berharap pihak MyRepublic maupun pemerintah kota segera memberikan klarifikasi resmi terkait legalitas dan prosedur pemasangan infrastruktur tersebut. Mereka menilai proyek yang menyangkut fasilitas publik seharusnya melibatkan koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu demi menghindari keresahan dan cacat administrasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak MyRepublic maupun instansi pemerintah terkait.

Pos terkait