Kabid Disdik Diduga Distribusikan Siswa Siluman, Koalisi Aktivis Makassar Siapkan Demo Besar-Besaran

2420

SULSELBERITA.COM. Makassar -- Koalisi Aktivis Makassar tidak tinggal diam dengan adanya nama-nama siswa susulan atau siswa siluman yang didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Para Aktivis tersebut sepakat menganggap ini pelecehan Pendidikan dan pembodohan publik.

Sutoyo Gaffar, SH mengatakan, sudah menyiapkan aksi besar untuk menentang pembodohan publik yang dilakukan Disdik Sulsel dalam hal ini dikomandoi langsung di lapangan oleh Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma.

Advertisement

"Hasil investigasi kami, ini Kabid terpantau beberapa kali ketemu orang termasuk media dan LSM terkait persoalan siswa Letjend," ungkapnya saat memberikan keterangan kepada awak media, Minggu (7/7/24).

Lanjut Sutoyo, pihaknya juga menduga Kabid ini punya bawaan beban dari dinas atau instansi sebelumnya dimana dia diduga harus mengakomodir juga titipan dari oknum-oknum APH dan DPRD .

"Alhasil, 6 Juli 2024 sejumlah daftar list nama-nama siswa sudah dimasukkan di beberapa sekolah," bebernya.

Lebih jauh Sutoyo mengungkapkan, Kabid SMA Disdik Sulsel melakukan kesalahan fatal dan harus segera dicopot untuk menyelamatkan pendidikan di Sulsel.

"Kusuma ini baru beberapa bulan lalu dilantik, tetapi sangat tidak layak ditempatkan posisi vital di Disdik Sulsel," jelasnya.

Menurutnya banyak kesalahan fatal yang dilakukan pada proses PPDB ini.

Pihaknya meminta rekan-rekannya yang akan bergabung di koalisi besar ini segera mendata diri.

"Intinya gerakan ini gerakan penyelamatan Pendidikan, semua siswa siluman kami pastikan tidak akan masuk dan kami usir keluar. Saya juga minta seluruh elemen masyarakat bergerak kita kepung semua sekolah di Makassar selamatkan dunia pendidikan," terangnya.

Berdasarkan sumber informasi, sejumlah Ormas, LSM dan aktivis Media turut bergabung dalam penyelamatan bobroknya Pendidikan di Sulsel. Rencananya gerakan unjuk rasa ini akan menyerbu Kantor Disdik Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, Kantor DPRD Sulsel dan Rujab Gubernur Sulsel. Gerakan ini mengklaim akan menurunkan massa ratusan dengan menggandeng ormas, LSM dan elemen masyarakat lainnya.

(*)