Pemerhati Dorong Penegak Hukum Pantau Keuangan Daerah Enrekang

33

Sulselberita.com -  Kurangnya anggaran di sejumlah OPD Kabupaten Enrekang membuat banyak pihak perihatin. Kenapa tidak, minimnya program kerja, gaji honorer, tunjangan guru PAUD belum terbayarkan.

Hal tersebut menyita perhatian pemerhati pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan Wawan Poernama. Baginya, banyaknya utang membuat OPD tak menjalankan program yang menyentuh pembangunan dan kesejahteraan masyatakat.

Advertisement

"Utang kita ratusan Miliar bersumber dari PEN, utang jangka pendek, dan pihak ketiga. Hal inilah yang membuat banyak OPD tidak menjalankan program, alasan tidak ada lagi anggaran," ujar pemerhati pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan Wawan Poernama, (10/10/2023).

Dirinya juga berharap capaian hasil pajak atau retribusi masuk ke kas daerah. Sebab hasil dari kesemua itu peruntukannya untuk membangun Kabupaten Enrekang.

"Jadi kita dorong penegak hukum menelusuri hasil pajak apakah masuk atau tidak di Kas Daerah. Karena pendapatan asli daerah harus dikelola dengan baik dalam menghadirkan pembangunan. Karena salah jika hasil pajak tidak masuk ke kas daerah," jelasnya. (*)