Pemerhati Dorong Penegak Hukum Pantau Keuangan Daerah Enrekang

HUT ke-81 RI Bupati dan Wakil Bupati Takalar

HUT ke-81 RI Ketua DPRD Takalar

Sulselberita.com –  Kurangnya anggaran di sejumlah OPD Kabupaten Enrekang membuat banyak pihak perihatin. Kenapa tidak, minimnya program kerja, gaji honorer, tunjangan guru PAUD belum terbayarkan.

Hal tersebut menyita perhatian pemerhati pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan Wawan Poernama. Baginya, banyaknya utang membuat OPD tak menjalankan program yang menyentuh pembangunan dan kesejahteraan masyatakat.

Bacaan Lainnya

HUT ke-81 RI ody Riyan Saputra - Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

dr. Ruslan Ramli, M. Adm. Kes, HUT Ke-81 RI

Bansuhari Said - Camat Pattallassang Kabupaten Takalar

HUT ke-81 RI Ayatullah Rawatib - Plt. Camat Polongbangkeng Selatan

Firmansyah Habsi - Lurah Pappa Kecamatan Pattallassang - Takalar

dr. irmayani, HUT Ke-81 RI

Himbaun Pasang Bendera Merah Putih HUT ke-81 RI

“Utang kita ratusan Miliar bersumber dari PEN, utang jangka pendek, dan pihak ketiga. Hal inilah yang membuat banyak OPD tidak menjalankan program, alasan tidak ada lagi anggaran,” ujar pemerhati pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan Wawan Poernama, (10/10/2023).

Dirinya juga berharap capaian hasil pajak atau retribusi masuk ke kas daerah. Sebab hasil dari kesemua itu peruntukannya untuk membangun Kabupaten Enrekang.

“Jadi kita dorong penegak hukum menelusuri hasil pajak apakah masuk atau tidak di Kas Daerah. Karena pendapatan asli daerah harus dikelola dengan baik dalam menghadirkan pembangunan. Karena salah jika hasil pajak tidak masuk ke kas daerah,” jelasnya. (*)

Pos terkait