SULSELBERITA.COM – Ditengah ancaman utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang karena adanya pinjaman anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tidak hanya itu, masyarakat juga butuh pelayanan maksimal dari pemerintah kabupaten Enrekang. Justru Bupati bersama berserta puluhan pimpinan OPD dan 6 anggota DPRD bepergian liburan ke Raja Ampat, Papua Barat.
Pemerhati pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan menilai Bupati, wakil Bupati, pimpinan OPD dan beberapa anggota DPRD menggunakan APBD Kabupaten. Bagi lelaki yang akrab disapa, Wawan hal tersebut bisa menjadi beban baru daerah.
“Bupati, wakil bupati, pimpinan OPD/SKPD dan enam anggota DPRD bepergian ke raja ampat untuk liburan. Memungkinkan menggunakan APBD itu biasanya dinamakan SPPD. Sebenarnya, masyarakat Enrekang membutuhkan pemerintahan yang aktif mrlayani bukan melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Lagipula Enrekang harus membayarkan utang PEN senilai puluhan miliar,” ujar, Ridwan, Senin (30/1/2023).
Ridwan juga menyayangkan para anggota DPRD yang seharusnya aktif menjalankan fungsi pengawasan kerja-kerja pemerintah Kabupaten Enrekang. Harusnya kata dia, anggota DPRD harus menjalankan tugas pengawasan penggunaan anggran bukan ikut menggunakan anggaran yang tidak bermanfaat untuk Masyarakat.
“Harusnya anggota DPRD aktif mengawal dan mengawasi program pemerintah kabupaten Enrekang. Bukan terjebak pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Masyarakat tidak mau pemerintah dan anggota DPRD menjadi Malapetaka Besar bagi masa depan Kabupaten Enrekang,”ungkap, Ridwan.
Berdasarkan informasi yang diterima keberangkatan Bupati, Wakil Bupati, para pimpinan OPD, dan 6 Anggota DPRD Enrekang adalah menghadiri pelantikan organisasi paguyuban masyarakat Kabupaten Enrekang yakni, HIKMA Papua Barat. (*)
