Koalisi Aktivis Mahasiswa Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin (12/12/22)

50
Advertisement

SULSELBERITA.COM. Sinjai – Aksi ini terkait hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2021 diduga APBD di Kabupaten Sinjai mempunyai temuan.

Akmal Hasan selaku Jendral lapangan mengatakan berdasarkan dugaan hasil temuan BPK tahun tahun 2021 diduga adanya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sinjai berupa peralatan dan mesin pada KIB B yang tidak memiliki informasi lokasi.

“Selain itu diduga juga Peralatan dan mesin KIB B yang tidak dicatat per jenis dan per unit, kendaraan dinas yang tidak lengkap surat-suratnya, Gedung dan bangunan pada KIB C yang tidak menampilkan informasi luas, Gedung dan bangunan pada KIB C yang belum dikapitalisasi, jalan irigasi dan jaringan pada KIB D yang tidak menampilkan informasi lokasi, konstruksi dalam pengerjaan yang tidak jelas kelanjutannya, konstruksi dalam pengerjaan yang pekerjaan fisiknya telah selesai namun belum dikapitalisasi keasetnya,” katanya Akmal sesuai hasil Pemeriksaan BPK.

Baca Juga  Patroli Gabungan TNI Polri Sasar Desa Mliwis Cepogo
Advertisement

“Salah satu hasil pemeriksaan BPK atas pencatatan aset KDP pada KIB F yang belum jelas penyelesaiannya yaitu
Master plan Rumah Sakit (RS) Pratama (Samaenre) TA 2016, yang diduga anggarannya sebesara 400 jt merupakan pekerjaan penyusunan master plan RS Pratama (Samaenre) namun dikarenakan adanya perpindahan lokasi, sehingga dibuat perencanaan ulang pada TA 2021,” ungkap Jendral lapangan.

“Wawancara dengan Pengurus Barang Dinas Kesehatan, pada saat dibuat perencanaan belum ada peraturan mengenai luasan minimum untuk RS Pratama seluas satu hektar. Dikarenakan ada minimum luasan, maka lokasi pembangunan dipindahkan dan dilakukan perencanaan ulang,” jelasnya saat orasi.

Diketahui Tuntutannya yaitu :
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sul-Sel memanggil dan memeriksa Bupati Sinjai diduga telah menyalahgunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sul-Sel memeriksa kepala BAPPEDA Sinjai karena diduga gagal dalam mengawasi
pengelolaan APBD kabupaten Sinjai.
3. Mendesak KPK memeriksa Bupati dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Sinjai Karena diduga telah menyalahgunakan APBD.

Baca Juga  Deklarasi KITA Jakarta, KH Maman: Kita Hadir Mengontrol dan Kritis Pada Pemerintah dengan Tanggungjawab

Sampai berita diturungkan, masih menghubungi pihak terkait untuk mengklarifikasi.

BAGIKAN