SULSELBERITA.COM. Takalar, Harian Tempo. Com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, dari Fraksi PKS, Ahmad Jais meminta kepada pemerintah daerah agar tahapan Pilkades Serentak di tunda.
Ahmad Jais menilai bahwa dari hasil pengumuman tes ujian seleksi bakal calon kepala desa, yang dilaksanakan IPDN pada tanggal 7 November 2022 di SMPN 2 Takalar menuai kecurangan.
Hal tersebut menguat, kata Ahmad Jais dari hasil pengumuman yang ditanda tangani ketua P2KD, tertanggal 9 November 2022. Sementara IPDN menyerahkan hasil seleksi kepanitia P2KD kabupaten pada tanggal 10 November 2022.
” Ini sangat jelas ada permainan kecurangan, karena penyerahan hasil jawaban seleksi yang diserahkan IPDN ke panitia kabupaten pada tanggal 10, sementara surat pengumuman yang ditandatangani P2KD kabupaten pada tanggal 10 November 2022,” Tegasnya
Kami komisi 1 DPRD Takalar sudah turun langsung melakukan investigasi di beberapa desa, dan mendukung agar pilkades serentak di tunda.
Sementara Ketua dan sekretaris P2KD kabupaten Takalar berusahalah dikonfirmasi belum berhasil sampai berita Tayang.
Bersambung..