SULSELBERITA.COM. Kendari – Terkait Tudingan pemberitaan dimedia online bahwa PT. SME. diduga serobot lahan konsensi PT. AKP
Meski begitu, Direktur PT. Sabang Mutiara Energi ( PT. SME ) pun angkat bicara, dirinya mengungkapkan bahwa tudingan berita media online yang menyebut bahwa PT. SME diduga Serobot Lahan Konsesi IUP PT. AKP tidaklah benar, tutur Darwis
Terkait dengan Hal tersebut, Direktur PT. SME, mengatakan bahwa itu tidak benar atau Hoax.ungkapnya saat di temui di Kantor PT. SME, pada, Jumat ( 30/7/2021).
Adanya pemberitaan yang beredar itu, Direktur ( PT. SME ) Darwis Abd samad, membantah dengan keras bahwa pemberitaan terkait yang di muat salah satu media online, ia membeberkan bahwa itu tidak benar atau hoax.
Menurut, PT SME dalam konprensi persnya, tidak pernah melakukakan penambangan di wilayah tersebut.
Masih lanjut dikatakan,Sehingga dengan begitu Pihaknya meminta agar pemberitaan sebelumnya pada media online yang diduga telah mencemarkan nama baik perusahaan agar segera mengklarifikasi dan memberikan permohonan maaf kepada pihakanya, ujar darwis
ia menegaskan bahwa itu mencemari nama baik perusahaan kami ( PT. SME ) olehnya itu kami tunggu klarifikasinya selama 3x 24 jam, dan apabila tidak, maka pihak dari kami akan menempuh ke jalur hukum.imbuhnya
Dimana diketahui sebelumnya pada pemberitan salah satu media online dengan judul ( Video: PT. SME Diduga Serobot Lahan Konsesi IUP PT. Andalan ) dikutip dalam pemberitaanya sbb :
Kasus penyerobotan lahan konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kembali terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut). Kali ini menimpa PT. Andalan Karunia Persada (AKP).
Kasus penyerobotan lahan ini terungkap usai pihak manajemen menerima adanya informasi terkait aktivitas ilegal di atas wilayah IUP milik PT. AKP yang berada di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe pada 19 Juni 2021 lalu.
Padahal, PT. AKP diketahui hingga saat ini belum melakukan aktivitas pertambangan di lokasinya lantaran tengah menunggu proses perampungan sejumlah dokumen di Jakarta yang sebentar lagi tuntas.
Usai menerima informasi tersebut, esok harinya pihak manajemen PT. AKP langsung melakukan pengecekan lapangan.
Ternyata di lokasi benar telah dilakukan bukan area tambang pada batas koordinat antara IUP PT. AKP dan PT. Sumber Bumi Putera (PT. SBP). Diduga perusahaannya atas nama PT. Sabang Mutiara Energi (PT. SME),” ungkap Pemegang Kuasa IUP PT. AKP, Milhan Jaya, SH, Sabtu 24 Juli 2021.
Berdasarkan hasil penelusuran, ternyata PT. SME sebelumnya mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. SBP. Namun, sejak 20 Mei 2021 lalu kerjasama tersebut telah berakhir.
Upaya persuasif ke pihak manajemen PT. SME dengan meminta penghentian aktivitas hingga pengaduan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra pun akhirnya diambil Milhan Jaya.
Kami sudah melaporkan hal tersebut secara resmi ke Ditreskrimsus Polda Sultra pada Kamis 22 Juli 2021 lalu,” tegas Milhan.
Meski sudah dilaporkan ke Polda Sultra dan tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konut juga telah melakukan inspeksi ke lokasi, PT. SME tak bergeming.
Penanggung Jawab Operasional Lapangan PT. SME, Taufik yang ditemui di lokasi mengaku, pihaknya memiliki legalitas atas lahan garapannya. Sehingga, kegiatan aktivitas pertambangan yang tengah dilakukan tidak serta merta dapat dihentikan begitu saja.
Apalagi, di lokasi terlihat adanya pelibatan sejumlah oknum TNI dari Batalion 725 bersenjata lengkap mengawal pergerakan alat berat mengeruk isi bumi.
“Soal legalitas baiknya konfirmasi dan ketemu pimpinan di kantor saja. Kami di sini hanya menjalankan perintah,” ujar Taufik.
Namun setelah pihak(PT SME) memberikan klarifikasi pada media ini, ternyata apa yang diuraikan dalam pemberitaan media online tersebut, yang menuding bahwa PT SME diduga serobot lahan PT. AKP adalah bohong atau hoax, beber Direktur PT SME ” Darwis (sapaan).
Begitupun sumber yang disebutkan dalam pemberitaan atas nama Taufik, Direktur PT
SME menyatakan bahwa sumber atas nama Taufik bukan karyawan PT. SME itu.
Hingga berita diterbitkan pihak media yang dimaksud belum memberikan penjelesan yang sebenarnya.
Namun demikian pihak media ini tetap memberikan hak jawab bagi pihak terkait, demi Cover Both Sides dalam setiap pemberitaan.
( HNR )
