Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Minta Agar Hukum Ditegakkan Seadil Adilnya

93
Advertisement

SULSELBEEITA.COM. Gowa – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi Tinggi berharap hukum di tegakkan secara adil antara lain kasus pemukulan yang dilakukan oleh sekertaris Satpol PP (Mardani Hamdan) terhadap diri pasutri (Ivan dan Ibu Riayana) pemilik Kafe di Panciro Pallangga Gowa,kini Pelaku Pemukulan sudah jadi tersangka oleh penyidik polres Gowa dengan pasal penganiayaan berdasarkan keterangan saksi saksi.

Amiruddin selaku kontrol sosial berharap kepada polres gowa segera dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap menyebarkan berita bohong ( hoaks) yang dilakukan Pasutri Ivan dan ibu Riana karena menyatakan Istrinya hamil 9 bulan dan air ketebunnya pecah saat dianiaya oleh satpol pp ternyata tidak hamil.

Berdasarkan dari video yang viral saat terjadi keributan didalam ruangan Kafe milik pasutri (Ivan dan Riana) sementara siaran langsung (live) menjual barang produk kosmetik,pihak polisi polres gowa juga harus memproses melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait produk yang di jual secara live karena diduga tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( B.POM) tanpa menunggu laporan.

Pengakuan (pasutri) sementara live menjual produk sehingga semua rekaman video viral saat itu, penyidik harus menelusuri produk apa yang mereka jual secara live apakah legal atau ilegal.

Amiruddin menilai bahwa pelaku penganiayaan sudah resmi jadi tersangka,namun pelaku penyebar berita bohong dan penjual produk secara live (pasutri) Ivan dan Ibu Riana harus diproses demi tegaknya hukum.

Baca Juga  Sertu Munawar Jalin Komsos Dengan Pejabat Lurah Kelurahan Kadipiro yang Baru

Kr.Tinggi menuturkan orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif.
Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka penyebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial
dan mengungkapkan, penebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.
Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.
“Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan menurut Amiruddin adalah pemerintah Kabupaten Gowa di dunia maya,dan
menjelaskan lagi, ujaran kebencian ini biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual.
“Ujaran kebencian atau hate speech ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet,” tuturnya.

Baca Juga  Ikuti Protokol Kesehatan,Kapolsek Tinggimoncong Polres Gowa Memberikan Edukasi Kepada Pengunjung Wajib Menggunakan Masker

Dikatakan lagi Kr.Tinggi bahwa Informatika Pangerapan, dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE
dan dipaparkan, pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.
Amiruddin mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”
“Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

Menurut Amiruddin selaku kontrol sosial. bahwa memviralkan bahwa ibu Riani hamil 9 bulan pecah air ketubannya yang dianiaya oleh Mantan sekertaris Satpol pp membuat Kabupaten Gowa jadi tercemar namanya utamanya Satpol pp kepada publik sehingga ketua MPR ,menteri dalam Negeri bahkan Presiden angkat bicara lewat media,yang sebenarnya tidak perlu terjadi berita hoaks ini,tetapi kelihatan di video pasutri ini sedikit kelihatan galak sehingga tak terhindarkan penganiayaan,penganiayaan itu yang menjadi viral didunia maya, sehinga pelaku penganiayaan di bully karena publik taunya orang hamil 9 bulan dipukul sampai pecah ketubannya, itulah kebohongan yang dilakukan oleh pasutri.

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Desa Timbuseng Polsek Polut Kawal Penyaluran BLT – DD Tahap II

Amiruddin Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap demi tegaknya hukum diwilayah hukum Polres Gowa, pasutri selaku korban penganiayaan terhadap satpol pp harus diproses hukum dengan kasus penyebar berita bohong ( hoaks) dan memproses hukum juga terhadap barang yang dijual secara live, apakah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan ( B.POM) dan pihak terkait tentang perizinan Kafe harus juga turun menertibkan cafe cafe apakah punya ijin atau tidak dan atau layak dijadikan kafe kafe ??? Menurut Kr.Tinggi cafe itu tempat orang berkumpul dan rawan muncul keributan .

Penyebar berita bohong harus diproses secara hukum demi keadilan karena pelaku penganiayaan sudah jadi tersangka tanpa menunggu laporan ,dimana lagi saat itu pasutri menjual produk kosmetik secara live itu juga harus ditelusuri apakah yang di jual itu terdaftar di B.POM tutupnya.

BAGIKAN