Soal Sengkarut BPNT di Bone : Stakeholder Butuh Komitmen Kongkrit demi Gizi Seimbang Masyarakat

55

SULSELBERITA.COM. Bone – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Makassar mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Sosial Bone, menurutnya perlu dicontoh oleh kepala Dinas Sosial kabupaten lain, Rahmat Hidayat,S.E yang juga mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia yang sangat getol dalam menyikapi issu bansos BPNT dan PKH dan pernah melaporkan langsung ke Kementerian Sosial Dijakarta dan diterima langsung oleh Dadang Iskandar Inspektorat Jenderal Penanganan Fakis Miskin.

Rahmat sapaan akrabnya menilai bahwa apa yang menjadi keresahan kami bahwa program ini tidak berjalan baik karena adanya oknum Pendamping TKSK dan Suplayer dalam hal ini pihak ketiga yang tidak sesuai regulasi yang diatur dalam Pedoman Umum BPNT, akan tetapi setelah kami kordinasi dengan Kadis Sosial Bone dan diskusi terkait program pemenuhan Gizi Masyarakat ini dengan tanggap Dinas Sosial Kab. Bone melakukan pembentukan tim terkait program Bansos BPNT ini.

Baca Juga  Wujudkan Kamtibmas Yang Aman, Kanit Reskrim Bersama Kanit Intelkam Polsek Polsel Sambangi Perangkat Desa Moncongkomba

Tidak menunggu lama Dinsos Bone membentuk Satgas yang dimana tergabung dari Kejaksaan, Polres dan Bank Penyalur yaitu mandiri, harapannya tim ini dibentuk untuk turun melihat langsung ke E-warung dan melihat kinerja pendamping TKSK, karena diduga banyak oknum TKSM dan E-warung tidak mengindahkan Pedoman umum program.

Akan tetapi menjadi pertanyaan besar apakah turunnya tim satgas yang dibentuk Dinas Sosial Kab. Bone ini bisa berkerja dengan kongkrit, karena fakta di lapangan masih banyak terdapat E-Warung tidak mematuhi Pedoman Umum terbukti banyaknya laporan yang masuk baik Kedinas Sosial Kab. Bone maupun Kejaksaan Negeri Bone terkait penyalahgunaan fungsi oleh pendamping dan E-warung yang tidak sesuai dengan pedum kami berharap tim satgas khususnya dinas sosial agar menindak pendamping dengan tegas yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pendamping baik itu dia berperan selaku pemasok atau double job yang menggunakan sumber penerimaan anggaran yang sama begitupun Bank Mandiri selaku Bank penyalur agar bisa evaluasi E-warung yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pedum untuk dilaporkan Korda dan Dinas Sosial.

Baca Juga  Hemat ongkos Petani, Bupati Takalar- Ditjen Migas ESDM Serahkan Bantuan Pompa Program Konversi BBM ke BBG

Terakhir Rahmat juga berharap bahwa adanya sanksi yang tegas tanpa tebang pilih siapapun dibelakangnya karena ini menyangkut hak masyarakat miskin, ataukah ini hanya tindakan formalitas saja untuk menunjukkan bahwa tim ini berkerja tanpa solusi yang kongkrit dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan apabila persoalan ini tidak ditindaklanjuti secara tegas atau hanya sekedar formalitas menggurkan kewajiban saja sebagai tim pemantau program Bansos ini maka dengan tegas kami dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Makassar akan terus bergerak walau harus kembali ke Jakarta untuk aksi lanjutan sekedar informasi turunnya Kejaksaan Agung dan Kementrian sosial memeriksa beberapa kabupaten di sulsel termasuk Kab. Bone itu karena laporan kami terkait sengkarut nya persoalan bantuan sosial yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Kab. Bone tutupnya.

Baca Juga  Babinsa Kelurahan Danukusuman Dalangi Penyemprotan Disinfektan Pasar Harjodaksino
Advertisement
BAGIKAN