PSBB Kabupaten Gowa Disetujui, Bidang Media KPRI-1 DPW Sul-Sel: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Rakyatnya

SULSELBERITA.COM. Gowa, — Wabah virus corona semakin menyebar, hal ini memaksa sejumlah kepala Daerah mengajukan PSBB (Pembatasan Sosial Bersakala Besar), seperti yang dilakukan pemerintah Kota Makassar yang kemudian diikuti oleh pemerintah Kabupaten Gowa.

Setelah pengajuan PSBB Kota Makassar di setujui Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kini beredar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menyetujui pengajuan PSBB Pemerintah Kabupaten Gowa.

Hal ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesi
Nomor HK.01.07/MENKES/273/2020
Tentang PSBB di wilayah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI bapak Terawan Agus Putranto.

Adanya Kepmen tersebut, memicu perhatian sejumlah warganet, pasalnya hingga saat ini peningkatan pasien yang terjangkit virus Corona ini memang meningkat.

Dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, update data kasus Covid-19 pada hari Selasa, (21/04/2020) menunjukkan Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyak 308, Pasien Dalam Pantauan (PDP) 135 orang sedangkan positif 25 orang khusus di kabupaten Gowa.

Menyikapi hal ini, Ilham selaku Bidang Media Komunitas Pendukung RI-1 DPW Sul-Sel mengingatkan bahwa, pemerintah wajib memperhatikan nasib masyarakatnya.

Sebelum PSBB diterapkan di Kabupaten Gowa, seyokyanya pemerintah harus lebih jelih melihat keadaan masyarakatnya.
Memang tidak bisa dipungkiri, dampak dari penyebaran virus ini begitu terasa, bahkan sebelum pengajuan PSBB ini, berbagai himbauan untuk tetap berada di rumah membuat masyarakat banyak yang tidak berpenghasilan, ungkapnya

Lebih jauh, salah satu jurnalis media online tersebut juga menjelaskan, sesuai instruksi bapak Presiden Republik Indonesia, saat ini melalui pemerintah Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan rencana pendataan Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh relawan Desa/kelurahan, dengan diketuai oleh oemerintah Desa/Kelurahan masing masing, namun faktanya keluhan berbagai masyarakat masih kerap terdengar.
Hal itu dikarenakan karena banyaknya masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, namun toh tidak tersentuh bantuan tersebut, tutup Bidang Media KPRI-1 tersebut.(*)

Pangeran