Parah..Sudah Satu Dekade PT. HGP Diduga Tak Berizin, Ada Apa dengan Pemda Gowa?

1157

SULSELBERITA.COM. Gowa - Persoalan dugaan adanya pabrik ilegal beroperasi di kel. Romang polong, Kec. Somba opu Kab. Gowa kian meruncing. Kali ini sorotan tajam dari datang dari Lembaga PP Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan FPPL Sul-Sel.

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Penalaran FPPL Sul-Sel Opik Taufik yang biasa disapa OPI, Legalitas merupakan hal yang prinsip yang harus dipatuhi. Termaksud bagi perusahaan yang berinvestasi, Dia mengatakan, Jika memang persoalan ijin ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Baik Pemprov maupun Pemkab harus bersikap teras, apalagi pada Gelar Pendapat Yang sudah dilaksanakan 3 kali baik dari DLH, PTSP dan PUPR bahkan mengatakan izin PT. Harfia Graha Perkasa sudah mati pada 2009, artinya sudah satu dekade tak berizin tapi tetap beroperasi.

"kalau memang melanggar atau belum berijin ya harus diberikan sanksi bahkan pidana. Tutup dulu, sebelum izin-izin dan legalitas lainya lengkap. Nah disinilah peran kepolisian, pemerintah daerah bisa meminta polisi atau satpol PP untuk menutup. Polisi bisa menutup atas permintaan pemerintah daerah,  tapi apa boleh buat pemerintah daerah gowa bungkam semua padahal ini sudah 11 tahun beroperasi tanpa izin" Kata Opi.

Baca Juga  Kasus DAK 2015 Kabupaten Enrekang Resmi Naik Status, Sekjen OPM dan Kordinator Ampak Tegaskan akan Kawal Sampai Tuntas

Dibeberkannya, industri didefinisikan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termaksud jasa industri.

Perusahaan industri sebelum berdiri dan beroperasi melakukan kegiatannya seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin. Balik izin pembangunan dan izin kegiatan operasional. Adapun izin seperti akta penderian, IMB, SITU,SIUP,izin gangguan HO (Hinder Ordonantie), izin lingkungan dari badan pengelolaan lingkungan hidup, izin operasional atau izin usaha industri (IUI), Alat angkut dan alat berat, izin mendirikan prasarana (IMP), izin pemanfaatan air tanah dari dinas pertambangan jika perusahaan tersebut menggunakan air bawah permukaan.

Setiap Kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 101 angka satu (1) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Pasal 2 ayat satu (1). Terkait Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan Pasal 30 PP No 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Baca Juga  Terus Buru Koruptor, Aspidsus Kejati Kepri Berusaha Di Goyang

Dalam Izin Usaha Industri, jelasnya, tertera ientitas perusahaan, NPWP, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Luas Lahan Lokasi Industri, kelompok Industri sesuai dengan KBLI dan Kapasitas Produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk industri jasa Sesuai dengan PP Nomor 107 Pasal 3 ayat 2 Tentang Izin Usaha Industri. Dalam hal ada perusahaan industri yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut dipastikan tidak akan mungkin di monitor terlebih dipungut.

“Selain itu, pengawasan terkait ketanagakerjaan juga dipastikan tidak akan mungkin berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Dilain pihak, Imran Ketua umum PP FPPL Sul-Sel melihat ketua komisi 3 DPRD Gowa berpihak ke perusahaan karena menurutnya justru Lukman Naba Yang sebagai ketua komisi 3 justru Tajam ke dishub dan tumpul ke PT. HGP, karena imran menilai dari 2 Gelar pendapat yang diadakan pada Jum'at kemarin pada jam 10 pagi terkait izin PT. HGP ketua komisi 3 mengatakan DPR itu bukan eksekutor walau kita tau bersama PT. HGP tak berizin dan kami akan membahas diinternal komisi 3 nantinya kata Lukman naba yang memimpin rapat gelar pendapat tersebut, tapi dilain waktu jam 2 pada hari itu juga gelar pendapat dilaksanakan, kembali lukman naba sebagai ketua komisi 3 kembali memimpin rapat gelar pendapat tersebut bersama warga dan dishub Gowa, imran melihat ketua komisi 3 sangat tajam ke dishub dan merekomendasikan untuk membuka sistem satu arah. Artinya DPR bisa merekomendasikan langsung tanpa rapat internal komisi 3 dulu, imran yang menyaksikan juga gelar pendapat itu melihat lukman naba terkesan pencitraan ke warga yang notabenenya adalah basis massa waktu dia maju, makanya dia sangat tanjam ke dishub tapi tumpul ke PT. HGP ada apa, tutur imran.

Baca Juga  "Garap" Sepupu Sendiri, Pria Beristri Ini di Bekuk Polisi di Tempat Persembunyiannya

“Intinya kita tidak ingin perusahaan tersebut beroperasi, tapi tak memiliki izin, yang bisa dikatakan ilegal. Tidak adanya pengecualian, semua perusahaan harus melalui prosedur yang berlaku. Bila memang perizinan itu ada di kabupaten, ya harus diurus di kabupaten. Begitu pula jika kewenangan ada di provinsi,” bebernya.

(Opik taufik)
Ketua bidang advokasi dan penalaran PP FPPL Sul-Sel

Advertisement
BAGIKAN