Dituding Lakukan Penyalahgunaan Wewenang, Dirut PDAM Makassar di PTUNkan

922

SULSELBERITA.COM. Makassar - Dirut PDAM Kota Makassar Hamzah Ahmad Tersandung masalah akibat dari kebijakan yang dikeluarkan mencopot Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ayyub Absro dari jabatannya.

Pencopotan terhadap Ayyub Abstro tersebut, akhirnya berbuntut panjang, mantan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian ini tidak terima lantas melayangkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Akhirnya sidang perdana dengan agenda pemeriksaan berkas perkara kasus inipun mulai bergulir Rabu (08/01/2020).

"Alasan pemberhentian klien kami selaku Kepala bagian umum dan kepegawaian PDAM kota makassar itu tidak beralasan, dengan dikeluarkan nya SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar No.266/b.3a/XI/2019. Itu bertentangan dengan aturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam pasal 34 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014. Tentang wewenang pelaksana tugas itu di batasi oleh aturan perundang-undangan". Jelas Fachmi Achnan SH, Salah seorang kuasa hukum dari Kantor hukum Eggi Sudjana Law Firm yang ikut mendampingi Ayyub Abstro dalam persidangan. Kamis, (9/1/2020).

Baca Juga  Kanit Binmas Polsek Pallangga Gowa Gunakan Cara Problem Solving untuk Redam Permasalahan Warga

Lanjut dijelaskan pengacara muda ini, "Sebagaimana yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian yang dimana pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, selain daripada itu saya juga menganggap bahwasanya SK direksi PDAM yg di keluarkan Oleh PLT Direktur PDAM Kota makassar tersebut mebawa dia terjerumus dalam Abuse Of Power/ penyalahgunaan wewenang karena melampaui wewenang yang di atur dalam undang-undang hal ini melanggar Pasal 421 KUHPidana". Tutup Fahmi

Advertisement
BAGIKAN