SULSELBERITA.COM, Jeneponto - Sebagai lembaga negara, harus mengedepankan transparansi anggaran terhadap anggota. Staf Panwascam Kord.HPP, Al Haris Madina mencium ada kejanggalan anggaran belanja bendahara Panwascam Taroang karena tidak transparan dan hak anggota tidak terpenuhi, Jumat (20/7/2018).
Saat dimintai keterangan di Warkop Nassami Makassar pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018, Staf HPP Panwaslu Kecamatan Taroang Kab.Jeneponto, Al Haris Madina mengatakan bahwa selama ini merasa ada sesuatu yang disembuyikan mengenai anggaran belanja yang tidak transparan, padahal itu hal yang wajar ketika anggota mengetahui.
"Saya merasa tidak logis mengenai pemaparan pak bendahara panwascam saat menjelaskan semua terkait anggaran sehingga saya bersikeras supaya hak kami semua anggota terpenuhi," tutur Al Haris Madina.
Selama 2 bulan menjalani pekerjaan sebagai staf Panwascam, sudah saya tahu secara sepintas tentang adanya anggaran sewa laptop untuk staf, tapi saat itu saya masih hiraukan karena belum melihat bukti secara autentik," tambahnya.
"Saya penasaran, hingga akhirnya saya bertanya ke salah satu pimpinan panwaslu di kecamatan lain. Disitu saya mendapat pencerahan mengenai post-post penganggaran di panwascam, mulai dari ATK, SPPD, sewa laptop staf hingga anggaran yang lebih kecil," kata Al Haris Madina.
Saya berfikir selama ini hampir semua pekerjaan kesektariatan staf yang lakukan, kecuali laporan bendahara. Jika itupun kami yang kerjakan, pasti kami juga tahu rahasia keuangan bendahara karena kami curiga didalamnya ada banyak dana kongkalikongnya," lanjutnya.
Sempat saat itu saya berada dirumah pak bend mencetak keperluan panwascam, tanpa sengaja ada beberapa lembaran tercecer dan ternyata itu adalah lembaran RAB bulanan. Bukti itu membuat saya semakin yakin bahwa betul ada anggaran sewa laptop didalamnya.
Hal yang aneh dipenganggaran itu bukan nama kami yang tercantum tapi nama salah satu keluarga pak bend. "Maka berembuklah kami bersama semua staf dan PPL untuk menuntut hak kami namun disembunyikan oleh pimpinan, kasek dan bendahara panwascam," pungkasnya.
Saya merasa di intimidasi dan tak nyaman lagi bekerja, namun ada yang jadi pertanyaan dibenak saya, "Apakah seperti ini yang dikatakan adil...?, Apakah seperti ini yang dikatakan satu rasa...?, sebuah kata yang selalu mereka junjung, padahal kami hanya menuntuk apa yang menjadi hak kami."tutupnya.
