SULSELBERITA.COM. Takalar - Banyaknya keluhan warga Takalar akibat kebijakan kebijakan Perusahaan Daerah (Perusda) Takalar, yang acapkali menuai kecaman dan kontroversi, membuat Wakil rakyat Takalar (DPRD), bereaksi keras, ditambah lagi dengan tudingan buruknya managemen Perusahaan plat merah Pemkab Takalar tersebut, disikapi oleh legislator yakni mewacanakan pembekuan sementara waktu.
Salah seorang legislator Takalar dari partai PPP Makmur Mustakim kepada awak media mengatakan "Ini berdasarkan dari kajian kawan-kawan di beberapa Fraksi, kita sedang mempertimbangkan adanya pembekuan sementara terhadap Perusda,” kata Makmur Mustakim, Kamis (19/4/2018).
Lanjut Makmur Mustakim "Langkah ini harus diambil, karena berdasarkan keluhan berbagai lapisan masyarakat terhadap kinerja Perusda ini, Pertama, soal parkir yang dinilai membabi buta. Area publik seperti alun-alun juga dikenakan tarif parkir. Pengelolaan dana hasil parkir juga tidak jelas. Termasuk keluhan para pedagang pasar yang dikenakan retribusi, namun pemasukan dari daya beli masyarakat sangat rendah.”kata Makmur yang akrab disapa Daeng Lewa.
Menurut Makmur, penyertaan modal sebesar Rp 1 milyar rupiah tercipta kesan tidak digunakan secara efektif.
“Jika dikatakan satu milyar untuk modal operasional parkir, pertanyaan saya, fasilitas perparkiran apa yang disiapkan perusda? Kan hanya rompi untuk para juru parkir. Nah, ini soal manajemen yang sangat serampangan. Jika dibekukan, kami minta aktifitas perusda hentikan dulu semua,”tegasnya.
Olehnya, menurut Makmur langkah pembekuan ini harus dilakukan pemerintah untuk memberikan waktu bagi perusda untuk melakukan pembenahan dari sisi manajemen.
Senada, Ketua Fraksi Demokrat, Hasbullah Rahman menilai langkah pembekuan ini diambil karena DPRD menilai Perusda belum memiliki rencana bisnis yang matang.
“Kajian Fraksi Demokrat, Manajemen bisnis perusda sangat serampangan. Kita ambil contoh, soal Big Grosir. Kemana sekarang?. Kan mati suri, karena tidak melalui rencana bisnis yang matang,”kata Hasbullah.
Legislator dari Dapil II itu mengungkapkan bahwa beberapa fraksi sudah sepaham dengan permintaan pembekuan itu. “Fraksi Demokrat, Golkar dan Gerindra sudah bulat. Fraksi gabungan sedang mengarah kesana juga,”pungkas Hasbullah.
