SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar rapat intensif di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Takalar. Rapat strategis ini difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana demi memperkuat payung hukum perlindungan masyarakat.
Pembahasan Ranperda ini menjadi langkah krusial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang komprehensif. Kehadiran regulasi yang mengikat secara hukum diharapkan mampu meminimalkan risiko serta dampak kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Takalar.
Dalam kesempatan tersebut, Muh. Ibrahim Bakri selaku perwakilan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan penekanan penting terhadap urgensi pembentukan regulasi ini. Menurutnya, Ranperda Penanggulangan Bencana merupakan instrumen mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh daerah yang rentan terhadap potensi ancaman bencana alam maupun non‑alam.
Muh. Ibrahim Bakri menegaskan bahwa Ranperda ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap bencana harus dipastikan penanganannya secara menyeluruh. Penanganan tersebut harus terintegrasi dengan baik, mulai dari sisi kebijakan strategis hingga menyentuh ruang‑ruang teknis di lapangan.
Lebih lanjut, politisi PKS ini menjelaskan bahwa cakupan penanganan bencana dalam rancangan perda ini harus dibagi secara terstruktur ke dalam tiga fase utama. Ketiga fase krusial tersebut meliputi tahapan prabencana, penanganan pada saat terjadi bencana, hingga masa pemulihan atau pascabencana.
Melalui pembahasan yang terus digenjot di tingkat Pansus dan Komisi I ini, DPRD Kabupaten Takalar berharap Ranperda Penanggulangan Bencana dapat segera rampung dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Produk hukum daerah ini nantinya diyakini akan menjadi pedoman yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Takalar yang tangguh bencana.
