SULSELBERITA.COM. MAKASSAR – Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan pernyataan bernada ancaman terhadap insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di Kota Parepare.
Djaya Jumain, yang juga mantan jurnalis RCTI dan Kompas TV, menyayangkan apabila seorang pejabat publik, terlebih kepala daerah, mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, bahkan ancaman terhadap keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas profesionalnya.
Menurut Djaya Jumain, pers adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Setiap pejabat publik harus memahami bahwa kritik, pemberitaan, dan fungsi kontrol sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pers, serta dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang‑undangan.
“Sebagai mantan jurnalis, saya memahami bagaimana beratnya tugas insan pers dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai muncul pernyataan yang justru membahayakan keselamatan jurnalis ketika menjalankan tugasnya. Kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi,” tegas Djaya Jumain.
Ia meminta Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab terkait pernyataan “halal darah media” yang disebut‑sebut disampaikan dalam rapat monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Apabila pernyataan itu benar disampaikan, kata Djaya Jumain, perlu dijelaskan secara transparan maksud, konteks, dan tujuan pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan maupun persepsi ancaman di kalangan insan pers.
Djaya Jumain juga menyatakan dukungan terhadap sikap dan tuntutan kelompok Media Parepare Melawan yang mendesak permintaan maaf terbuka, klarifikasi resmi, serta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis.
“Jangan ada pembiaran terhadap tindakan atau pernyataan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Jika terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar, tersedia mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. Bukan dengan intimidasi ataupun ancaman,” lanjutnya.
LBH Suara Panrita Keadilan menegaskan kemerdekaan pers merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jurnalis bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis dalam mengawal demokrasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Jabatan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi jurnalis dan menjamin keselamatan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Djaya Jumain.
