SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi Partai Golkar, Mansur Salam, SE, MM, resmi masuk dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Takalar.
Penetapan keanggotaan Pansus tersebut menjadi salah satu agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung DPRD Takalar lantai II, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal. Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin yang mewakili Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Agenda rapat meliputi penyampaian pendapat Bupati terhadap tiga Ranperda, dilanjutkan dengan tanggapan dan jawaban fraksi‑fraksi, serta pembentukan tiga Panitia Khusus untuk membahas masing‑masing rancangan peraturan daerah.
Ketiga Ranperda yang dibahas, yaitu Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kabupaten Takalar, serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam agenda pembentukan Pansus, pimpinan DPRD Takalar membacakan nama‑nama anggota yang diusulkan masing‑masing fraksi. Khusus Pansus Ranperda PSU Perumahan, Fraksi Partai Golkar mengusulkan Mansur Salam, SE, MM, sebagai salah satu perwakilannya.
Keterlibatan Mansur Salam dalam Pansus ini menjadi wujud keterwakilan Fraksi Golkar dalam pembahasan regulasi yang berkaitan langsung dengan penataan dan penyediaan fasilitas pendukung kawasan perumahan di Kabupaten Takalar.
Ranperda PSU Perumahan memiliki ruang lingkup yang sangat penting, antara lain memastikan ketersediaan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui Ranperda ini diharapkan tercipta kepastian hukum mengenai kewajiban pengembang, mekanisme penyerahan aset PSU kepada pemerintah daerah, serta pengelolaan dan pemeliharaannya. Regulasi ini juga diharapkan menjadi landasan agar kawasan perumahan di Takalar berkembang secara tertib, terencana, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, para camat, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Takalar.
Dengan telah terbentuknya tiga Pansus, DPRD Takalar diharapkan segera melaksanakan pembahasan secara komprehensif, tetap mengacu pada peraturan perundang‑undangan dan kebutuhan masyarakat, guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Takalar.
