Oleh: Nur Afni
Aktivis Muslimah
SULSELBERITA.COM. Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan. Di dalamnya terdapat sumber air, keanekaragaman hayati, penyangga iklim, dan ruang hidup bagi masyarakat. Hutan juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika hutan rusak akibat eksploitasi yang tidak terkendali, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kabut asap, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat dapat menjadi konsekuensinya.
Karena itu, pengelolaan hutan seharusnya menjadi tanggung jawab besar negara. Hutan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikuasai pihak bermodal besar. Kekayaan alam harus dikelola dengan mempertimbangkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, ketika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kepentingan publik, muncul pertanyaan: siapa sebenarnya yang menikmati kekayaan hutan dan siapa yang harus menanggung kerusakannya?
*Mahasiswa Bersuara: Hutan Bukan Milik Oligarki*
Keresahan terhadap pengelolaan hutan terlihat dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Rabu, 28 Oktober 2026. Di hadapan aparat, tepatnya di kawasan sekitar Gedung UOB Jakarta, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.”
Aksi tersebut menjadi sorotan karena membawa pesan tentang ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan tuntutan keadilan lingkungan. Sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa di antaranya penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan. (IDN Times, RMOL, Jawa Pos, Kompas.com, 28 Oktober 2026).
Spanduk itu bukan sekadar tulisan demonstrasi. Ia menggambarkan kegelisahan masyarakat ketika kekayaan alam yang semestinya memberi manfaat luas justru dipersepsikan lebih banyak menguntungkan kelompok bermodal besar. Sementara itu, rakyat di berbagai wilayah menghadapi risiko bencana ekologis, mulai dari banjir bandang hingga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
*Oligarki dan Kapitalisme: Ketika Kekayaan Terkonsentrasi*
Persoalan penguasaan hutan tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi dan politik. Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan modal memiliki posisi penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Penguasaan sumber daya dalam skala besar dapat memberikan keuntungan besar bagi pemilik modal. Ketika kekuatan ekonomi bertemu dengan akses politik dan kebijakan, terbuka peluang terbentuknya oligarki, yakni pemusatan kekuasaan dan pengaruh pada segelintir kelompok.
Jeffrey A. Winters dalam kajian *Oligarchy* (2011) menjelaskan oligarki sebagai bentuk politik pertahanan kekayaan oleh segelintir orang yang memiliki sumber daya material besar. Teori ini membantu memahami bagaimana kekayaan ekonomi dapat menjadi sumber pengaruh politik untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks kehutanan, konsesi lahan yang luas, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memperbesar risiko ketimpangan penguasaan sumber daya. Keuntungan ekonomi dapat terkonsentrasi pada pemegang konsesi, sedangkan biaya sosial dan ekologis berpotensi ditanggung masyarakat luas.
Inilah salah satu persoalan mendasar kapitalisme sekuler: orientasi keuntungan dapat mengalahkan pertimbangan kemaslahatan apabila negara tidak memiliki keberpihakan dan pengawasan yang kuat. Hutan berisiko diperlakukan sebagai aset untuk menghasilkan cuan, bukan amanah yang harus dijaga. Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan agar penindakan tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Allah Swt. telah mengingatkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.”
Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan perkara sepele. Manusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan kerusakan dan kemudaratan.
*Islam Mengatur Kepemilikan untuk Kemaslahatan Rakyat*
Islam memiliki pandangan khas tentang kepemilikan. Dalam politik ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Pembagian ini mencegah kekayaan tertentu dikuasai secara privat ketika karakteristiknya termasuk sumber daya yang menjadi hak bersama.
Hutan yang luas dan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam kategori kepemilikan umum sesuai karakteristik dan ketentuan syariat. Pengelolaannya berada di tangan negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk diserahkan menjadi hak eksklusif individu atau oligarki. Negara bertindak sebagai pengelola amanah, bukan pemilik yang bebas mengalihkan hak publik menjadi kepentingan pribadi.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan kepemilikan umum dalam fikih Islam. Prinsipnya, sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama harus dikelola agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Islam juga melarang tindakan yang merusak bumi. Dalam QS. Al-A’raf ayat 56, Allah Swt. berfirman agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dengan demikian, eksploitasi hutan yang mendatangkan kerusakan dan membahayakan masyarakat bertentangan dengan prinsip penjagaan lingkungan dalam Islam.
*Khilafah: Negara sebagai Ra’in dan Junnah*
Dalam perspektif Islam, negara berfungsi sebagai *ra’in* (pengurus) dan *junnah* (pelindung) rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Tanggung jawab ini diwujudkan melalui pengelolaan hutan berdasarkan syariat, perlindungan kawasan ekologis, pencegahan pembakaran lahan, pengawasan konsesi, serta penindakan tegas terhadap pelaku kerusakan yang terbukti bersalah. Negara juga wajib memulihkan lingkungan dan menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah dipandang sebagai sistem yang menempatkan hukum Allah sebagai pedoman dalam mengatur kepemilikan, ekonomi, dan pemerintahan. Kebijakan politik ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mencegah kekayaan hanya berputar di kalangan kelompok kaya. Pengelolaan kepemilikan umum pun harus transparan, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
*Jaga Hutan, Tegakkan Keadilan*
Seruan “Hutan Bukan Milik Oligarki” seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pengelolaan kekayaan alam. Penanganan kerusakan lingkungan tidak cukup dengan pernyataan dan pergantian kebijakan sesaat. Dibutuhkan perubahan paradigma yang menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan modal.
Dalam perspektif Islam, penerapan syariat secara menyeluruh dalam naungan Khilafah menjadi tawaran sistemik untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bertanggung jawab. Kesadaran ini perlu dibangun melalui pendidikan, kajian, dan dakwah yang damai serta mencerdaskan.
Sebab, hutan adalah amanah, bukan alat pemuas kepentingan segelintir orang. Kekayaan alam semestinya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, bukan keuntungan bagi sebagian pihak sementara masyarakat menanggung bencananya. *Hutan harus dijaga, hak publik harus dilindungi, dan setiap perusak lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban.*
