KONI Takalar Sukses Mediasi Polemik Dana Kejurda Pencak Silat, Semua Pihak Capai Kesepahaman

Selamat Hari Kartini - Bupati dan Wakil Bupati Takalar

SULSELBERITA.COM. TAKALAR – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Takalar berhasil memediasi dan menyelesaikan polemik internal terkait pendanaan Kejuaraan Daerah (Kejurda) I Cabang Olahraga Pencak Silat Tapak Suci Tahun 2025 yang sempat menjadi sorotan publik.

Penyelesaian masalah ini dilakukan melalui pendekatan persuasif yang dipimpin langsung oleh Ketua KONI Takalar, Kompol Alauddin Torki, dalam rapat yang digelar pada Sabtu, 25 April 2026, di Sekretariat KONI setempat.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Takalar

Sekretaris Kelurahan Pappa

Selamat Hari Kartini - Camat Pattllassang

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pihak terkait, di antaranya Ketua Panitia Kejurda Tapak Suci 2025, Sutrawati, Ketua Tapak Suci Kabupaten Takalar, H. Hamza, serta perwakilan dari Muhammadiyah Takalar.

Permasalahan yang mencuat sebelumnya berkaitan dengan dugaan adanya anggaran yang disalurkan KONI namun diduga tidak sepenuhnya diteruskan kepada panitia pelaksana. Kondisi ini sempat memicu dinamika internal yang berpotensi mengganggu soliditas organisasi olahraga di daerah.

Dalam forum tersebut, seluruh pihak diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Melalui dialog yang konstruktif dan penuh tanggung jawab, akhirnya tercapai kesepahaman bersama untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan demi menjaga marwah organisasi.

Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Ketua KONI Takalar, Kompol Alauddin Torki, menegaskan bahwa penyelesaian ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap dunia olahraga.

“KONI bukan sekadar institusi administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai sportivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap dinamika yang muncul harus disikapi dengan kepala dingin, mengedepankan dialog, serta menjunjung tinggi semangat persatuan,” ujar Torki kepada wartawan, Senin (27/04).

Ia menekankan bahwa setiap pengelolaan anggaran olahraga harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan agar pembinaan atlet dan kegiatan olahraga berjalan optimal.

“Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi kesalahpahaman yang berlarut. Semua pihak harus kembali pada komitmen awal, yaitu memajukan olahraga dan membina atlet dengan integritas. Persoalan ini menjadi pelajaran kolektif untuk memperkuat tata kelola organisasi ke depan,” tambahnya.

Lebih jauh, Torki juga mengapresiasi sikap kooperatif seluruh pihak yang bersedia menyelesaikan masalah melalui jalur musyawarah.

Dengan selesainya polemik ini, diharapkan seluruh elemen olahraga di Kabupaten Takalar dapat kembali fokus pada pembinaan prestasi dan memperkuat sinergi antar organisasi demi kemajuan olahraga daerah yang berkelanjutan.

Pos terkait