KUA Pattallassang Gelar Rakor Sektoral: Tekan Angka Perceraian dan Kriminalitas Anak di Takalar

SULSELBERITA.COM. TAKALAR, 19 Mei 2026 – Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang menggelar rapat koordinasi sektoral dengan tema “Membangun Sinergi Kolaboratif dalam Menekan Angka Perceraian dan Kriminalitas Anak”. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dan dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor terkait.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala KUA Pattallassang beserta jajaran penyuluh, perwakilan Kecamatan Pattallassang, Lurah Pattallassang, Kepala UPT Puskesmas Pattallassang I, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tim Penggerak PKK Kabupaten, serta Kepala UPT Penyuluhan KB.

Dalam sambutannya, Kepala KUA Pattallassang menyampaikan keprihatinan mendalam atas tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Takalar. Ia mengungkapkan fakta bahwa sekitar 80 persen gugatan perceraian justru diajukan oleh pihak istri.

“Kami sangat prihatin melihat fenomena meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Takalar. Bahkan sekitar 80 persen gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Ini menjadi alarm sosial yang harus ditangani bersama melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif,” ujarnya.

Masalah sosial yang dihadapi daerah ini ternyata tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga. Camat Pattallassang, Bansuhari Said, menegaskan bahwa pihaknya juga menghadapi tantangan serius terkait kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Berbagai kasus seperti pembusuran, pemarangan, hingga maraknya aktivitas geng motor menjadi perhatian utama yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Kita menghadapi persoalan sosial yang kompleks. Selain tingginya angka perceraian, aksi kriminalitas anak juga cukup memprihatinkan. Ini membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh pihak,” tegas Bansuhari Said.

Diskusi yang berlangsung secara dinamis tersebut menghasilkan berbagai masukan dan solusi strategis. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perlunya pembentukan tim kerja terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tim ini nantinya akan berfokus pada langkah-langkah pencegahan di tengah masyarakat.

Diharapkan, tim kolaboratif tersebut dapat secara berkelanjutan melakukan sosialisasi penguatan ketahanan keluarga, edukasi pola asuh anak, perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta pembinaan generasi muda. Langkah ini ditetapkan sebagai upaya konkret untuk menekan dua masalah sosial utama di Takalar.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antarinstansi. Semangat kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, harmonis, serta berketahanan keluarga, demi masa depan generasi muda Kabupaten Takalar yang lebih baik.