SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Lurah Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Muhammad Ali, angkat bicara menanggapi keluhan sejumlah warga yang mengaku dicoret dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Ia menegaskan, proses penyaluran bantuan pangan di wilayahnya telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, serta berada dalam pendampingan langsung pihak Bulog.
![Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia](https://sulselberita.com/wp-content/uploads/2025/12/Hari-Anti-Korupsi-Sedunia-Kades-Tompotanah.png" "HUT Takalar Ke-65")
“Seluruh proses pembagian bantuan pangan Bulog kepada KPM berjalan sesuai prosedur. Mulai dari pendataan hingga pembagian barcode, semuanya dilakukan melalui masing-masing lingkungan dan didampingi oleh pihak Bulog,” kata Muhammad Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/12/2025).
Menanggapi protes warga terkait perubahan nama penerima bantuan, Muhammad Ali menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sebagian penerima sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai KPM.
“Ada beberapa penerima yang memang sudah tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau kondisi ekonominya sudah tergolong mampu,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan adanya bantuan yang sengaja ditahan. Menurutnya, keterlambatan penyaluran kepada sebagian warga terjadi karena proses identifikasi di tingkat lingkungan masih berlangsung.
“Bantuan yang tercatat dalam daftar tetap kami salurkan. Kalau ada yang belum sempat diterima, itu karena pihak lingkungan masih melakukan identifikasi terhadap penerima yang bersangkutan,” jelasnya.
Muhammad Ali berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta memberikan pemahaman bahwa penyaluran bantuan pangan Bulog dilakukan secara bertahap, transparan, dan berbasis data.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Kelurahan Sombala Bella mengeluhkan nama mereka yang diduga dicoret dari daftar penerima bantuan pangan Bulog. Dari total 554 KPM yang tercatat sebagai penerima bantuan periode Oktober–November 2025, beberapa warga mengaku namanya diganti secara sepihak meski telah mengantongi barcode penerima.
Keluhan tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat dan mendorong desakan agar pemerintah kelurahan serta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
