SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di Kabupaten Takalar mempertanyakan kepastian jadwal pelantikan serta penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk formasi tahun 2025. Pasalnya, hingga memasuki akhir Desember 2025, belum ada informasi resmi yang disampaikan terkait pelaksanaan pelantikan tersebut.
Para calon P3K mengaku resah karena ketidakjelasan ini berdampak langsung pada kepastian status kerja mereka. Padahal, sebagian besar telah dinyatakan lulus seleksi dan hanya menunggu proses administrasi lanjutan dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah meminta seluruh pemerintah daerah agar proses penetapan dan penugasan P3K Paruh Waktu dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Namun, hingga kini, tindak lanjut di daerah, khususnya di Kabupaten Takalar, belum disosialisasikan secara terbuka kepada para calon penerima SK.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar, saat dikonfirmasi media online SekilasIndonesia.id, menyampaikan bahwa pihaknya tetap mengupayakan penyelesaian proses tersebut secepatnya. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Masih ada beberapa perangkat desa yang kurang menaati ketentuan sehingga menghambat pengusulan NIP. Hal ini yang sementara kami benahi,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu calon P3K Paruh Waktu yang enggan disebutkan namanya, mewakili ribuan peserta lainnya, meminta BKPSDM Takalar bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai, apabila terdapat perangkat desa yang tidak mematuhi regulasi, maka BKPSDM berhak mencoret atau menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) demi kelancaran proses P3K Paruh Waktu di Kabupaten Takalar.
