SULSELBERITA.COM. TAKALAR, Ribuan guru honorer di Kabupaten Takalar menyampaikan harapan dan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) agar proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dialihkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Permohonan ini didasari oleh kondisi keuangan beberapa daerah yang dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan anggaran pengangkatan PPPK, termasuk Kabupaten Takalar. Para guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun khawatir nasib mereka akan terus digantung tanpa kejelasan status dan masa depan.Sabtu, 05/04/2025
“Sudah puluhan tahun kami mengabdi, tapi hingga kini belum ada kejelasan. Kami mohon kepada Bapak Presiden agar memberikan solusi nyata bagi kami,” ungkap Rahmatia S.Pd salah satu guru honorer saat menyampaikan aspirasi pada saat Konsilidasi Aksi Damai di Takalar.
Kondisi keuangan daerah Takalar diperparah dengan adanya beban utang dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya, Syamsari Kitta.
Hal ini membuat alokasi anggaran untuk pengangkatan PPPK menjadi sangat terbatas.
Para guru honorer menilai bahwa jika pengangkatan PPPK tetap dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan banyak tenaga honorer yang tak kunjung mendapatkan kejelasan status.
Mereka pun meminta agar negara hadir secara adil dalam menyelesaikan persoalan honorer ini.
Menurut mereka, pengabdian selama bertahun-tahun seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam memberikan kepastian status.
Mereka juga berharap agar pemerintah pusat tidak lepas tangan dan lebih peduli terhadap nasib para guru honorer di daerah.
“Kami percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, persoalan guru honorer bisa segera diselesaikan. Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan dan kepastian,” pungkas salah seorang perwakilan guru dengan penuh harap.
