Ombudsman RI jadikan Takalar Lokus Kajian Tata Kelola Pemerintahan Desa

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW - Bupati dan Wakil Bupati Takalar - Sulselberita

HUT ke-81 RI Bupati dan Wakil Bupati Takalar

HUT ke-81 RI Ketua DPRD Takalar

SULSELBERITA.COM. Takalar – Humas, 15 Maret 2023, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmanwijaya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar, Rabu 15 Maret 2023.

Ketua DPRD Darwis Sijaya, bersama Sekda Takalar H. Muh. Hasbi Perwakilan Forkopimda, Pimpinan OPD Takalar, Camat, dan para Kepala Desa/Lurah se-kabupaten Takalar menyambut kehadiran salah satu petinggi Ombudsman di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar.

Bacaan Lainnya

HUT ke-81 RI ody Riyan Saputra - Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

dr. Ruslan Ramli, M. Adm. Kes, HUT Ke-81 RI

Bansuhari Said - Camat Pattallassang Kabupaten Takalar

HUT ke-81 RI Ayatullah Rawatib - Plt. Camat Polongbangkeng Selatan

Firmansyah Habsi - Lurah Pappa Kecamatan Pattallassang - Takalar

dr. irmayani, HUT Ke-81 RI

Himbaun Pasang Bendera Merah Putih HUT ke-81 RI

Sekda Takalar H. Muh. Hasbi, S. STP. MAP dalam sambutannya menyampaikan bahwa  tujuan kunjungan dalam rangka memberikan bimbingan agar seluruh perangkat desa/kelurahan semua satu prinsip dalam hal pelayanan dan pelaksanaan tata cara mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Banyaknya aduan terkait penggantian perangkat desa tanpa mekanisme menjadikan Takalar menjadi lokus kajian strategis tentang tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu, Sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam penilaian peningkatan kualitas layanan publik, maka camat dan para Kepala Desa/Lurah agar berkomitmen dengan melakukan penandatangan fakta integritas dalam perbaikan kualitas layanan publik” jelas Sekda Takalar H. Hasbi.

Sekda Takalar meminta para Camat, Kepala Desa/Lurah menyimak dengan baik penyampaian Ombudsman sebagai acuan dalam memberikan pelayanan publik dan kebijakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmanwijaya dalam arahannya menyampaikan bahwa selain Takalar, ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yang menjadi lokus kajian strategis untuk melihat sejauh mana pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.

“Perangkat desa harus netral dalam sebuah pesta demokrasi sehingga tidak terjadi polemik, dan berkaitan dengan perangkat desa harus ada indikator yang jelas untuk melakukan evaluasi. Jika Kepala Desa memang menemukan perangkat desa yang tidak mendukung perkembangan desa bisa dilakukan pemberhentian tetapi harus dengan cara prosedural dan sesuai aturan” jelasnya.

Pos terkait