KENDARI – Aksi demonstrasi di yang digelar di depan Kantor Gubernur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu terkait isu korupsi yang dituduhkan kepada Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat (Mubar) menuai komentar dari berbagai pihak.
Salah satunya Aktivis Sultra yang berasal dari Kabupaten Mubar, La Ode Dedi Walengke yang menilai aksi demonstrasi menuntut agar PJ Bupati Mubar, Dr. Bahri diperiksa atas indikasi korupsipermainan fee proyek di Mubar tersebut sebagai tuduhan yang tidak berdasar
Menurut aktivis Sultra yang berasal dari Mubar itu, menganggap bahwa gerakan tersebut merupakan tuduhan yang tak berdasar,” ungkap Dedi kepada awak media Rabu, (25/012023).
Lebih lanjut kata Dedi (red) apa yang ditunjukkan Bahri sebagai PJ Bupati Mubar saat ini sangat memahami kondisi carut marut birokasi di Mubar.
PJ Bupati Mubar, Bahri hadir dengan berbagai terobosan dalam menata birokrasi Mubar yang dampaknya sudah di rasakan saat ini
Terlebih dengan program-program beliau yang memahami kondisi masyarakat Muna barat misalnya dengan adanya rogram pasar murah di tiap-tiap kecamatan mampu menjawab keluhan masyarakat Mubar yang mengeluh denga tingginya harga sembako dan kebutuhan lainnya,” Ungkapnya.
Kemudian dengan adanya program beasiswa S1 dan S2 bagi putra-putri terbaik Muna Barat yang merupakan terobosan Pemda Mubar di bawah kepemimpinan Bahri sebagai Bupati yang harus di acungkan jempol dan di dukung, di tambah lagi dengan rancangan pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Mubar yang merupakan inovasi pembangunan komplek perkantoran di Mubar,” Lanjutnya.
Dedi menegaskan, apa yang disuarakan oleh sekelompok pemuda dalam aksi demonstrasi tersebut adalah hal yang terkesan mengada-ada dan baiknya diralat kembali.
“Adapun yang disuarakan oleh sekelompok pemuda di depan pintu gerbang Kejati Sultra dan Kantor Gubernur Sultra alngkah baiknya di ralat kembali kerena menurut saya itu adalah hal yang mengada-ada,” Tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya.
Saat ini pemerintah Mubar sudah sangat humanis dan bermasyarakat, seharusnya kita dukung bukan menuduh yang bukan-bukan,”
Demonstrasi tidak dilarang karena dijamin oleh UU namun isu dan persoalannya harus benar dan datanya valid agar tidak terkesan menimbulkan fitnah,”Ujar dedi
(TIM)
