SULSELBERITA.COM,KENDARI- Barisan Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara (BAPERA SULTRA) Meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (KEJATI SULTRA) memanggil dan memeriksa Sekda Muna Barat, Sekwan Muna Barat, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Muna Barat, dan BPKAPD Muna Barat terkait dengan dugaan perjalanan dinas fiktif oleh beberapa pejabat daerah muna barat TA 2021.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan sulawesi tenggara tahun anggran (TA) 2021, BPK menemukan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Muna Barat yaitu adanya “perjalanan dinas fiktif yang di lakukan oleh beberapa pejabat di muna barat dan realisasi anggaran operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan TA 2021”.
Diantaranya realisasi belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melebihi ketentuan, realisasi pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muna Barat (MUBAR) yang melebihi ketentuan, realiasi belanja perjalanan dinas pada beberapa OPD yang tidak sesui ketentuan, realisasi belanja perjalanan dinas ganda pada beberapa OPD, dan realisasi perjalanan dinas pada sekretariat daerah muna barat yang tidak di yakini kewajarannya.
Hal itu diungkapkan, Nawir selaku Ketua Bapera Sultra, oleh karena itu pihaknya meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar kasus dugaan korupsi terkait perjalanan dinas fiktif harus segera dituntaskan.
Ia juga mengatakan bahawa masalah tersebut kita tidak boleh biarkan karena sangat jelas merugikan negara dan merugikan masyarakat, bagaimana mungkin masyarakat mau sejahtera alih-alih masih banyak oknum-oknum pejabat yang jadi koruptor di republik ini dan aparat penegak hukum yang selalu lengah dalam upaya penegakan hukum, sehingga hal tersebut menjadi indikator terhambatnya kemajuan suatu wilayah. dan hal ini menjadi tantangan kita bersama sebagai anak muda bagaimana kita harus membersihkan oknum-oknum yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini, yang membuat milenial tidak bisa membayangakan masadepan, yang membuat milenial benci dengan politik Ujarnya, minggu (23/10/22)
“Kita percayakan kepada penegak hukum, intinya kami hanya sampaikan dan melakukan aduan pelaporan secara resmi. Harapan kami semoga semua penegak hukum mempunyai semangat anti korupsi,” tutupnya. (HNR)
