SULSELBERITA.COM. Makassar - Seorang Perwira Polisi dengan Pangkat AKP ( Ajun Komisaris Polisi) mampu mempertahankan Disertasinya pada Pada Sidang Ujian Promosi untuk memperoleh gelar Doktor (S3) dalam Bidang Administrasi Publik bertempat di Aula Prof. Syukur Abdullah Fisip Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa, 20 September 2022.
Adalah AKP DR. Hatta., SH., MH, merupakan perwira polisi berpangkat AKP dengan jabatan Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dengan segudang prestasi dan penghargaan dari KPK, Kapolda Sulsel (Dirreskrimsus), Kapolda NTT (Dirreskrimsus), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pada sidang Ujian promosi Doktor tersebut DR. Hatta mampu mempertahankan disertasinya di depan Promotor, Ko-Promotor dan Penguji dengan kelulusan predika Cum Laude. Adapun disertasinya berjudul " Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Pada Pengadaan Barang & Jasa Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan.
Perwira Pertama Polisi 3 balok emas tersebut memukau dan meyakinkan tim penguji dari hasil riset atau penelitiannya masing-masing terdiri Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M. Si selaku Promotor, Dr. Badu, M. Si selaku Copromotor 1 Dr. Muh. Tang Abdullah, M. AP. selaku Copromotor 2, Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M. TP., IPU., ASEAN Eng. selaku Penguji Eksternal, Prof. Dr.. Mohammad Thahir Haning, M. Si, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M. Si, Dr. Nurdin Nara M. Si selaku tim penguji.
Waktu study Doktoral (S3) yang ditempuh mendapat apresiasi dari para promotor dan tim penguji karena terbilang sangat cepat hanya menempuh waktu 2 tahun 20 hari.
Hasil pemaparan disertasi yang ilmiah menarik perhatian dari Prof Husain Syam selaku penguji eksternal yg juga sebagai Rektor UNM, Prof. Husain menawarkan ke Hatta untuk menjadi tenaga dosen pengajar UNM disusul oleh Prof. Dr. Akmal Ibrahim menawarkan untuk menjadi tenaga pengajar pada Fisip Universitas Hasanuddin.
Pada Sidang Ujian Promosi Doktor tersebut Hatta menekankan pentingnya penerapan Lima Dimensi Akuntabilitas untuk setiap Organisasi (pemerintahan) pada pelaksanaan tugas PPK di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi, Transparansi, Kewajiban, Pengendalian, Tanggungjawab dan Daya Tanggap yang berdasarkan integritas pejabat terkait.
"Hasil penelitian ini, menawarkan konsep sebagai acuan meminimalisir perbuatan melawan hukum bagi orang atau organisasi yang menduduki jabatan PPK atau pejabat lain pada kegiatan pengadaan barang dan jasa khusus di sektor kesehatan tegas Hatta.
Dimensi yang menjadi indikator analisis diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan model akuntabilitas publik PPK yang efektif untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan "pungkas Hatta.
Diakhir pemaparannya Hatta menekankan apa yang menjadi hasil risetnya dapat dilaksanakan oleh PPK atau stokholder pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan menjadi bahan referensi pada kampus dan stokholder.
