Siap Melakukan Penindakan Pemilu, Bawaslu Takalar Serahkan Nama-nama Sentra Gakkumdu ke Bawaslu Sulsel

117
Advertisement

SULSELBERITA.COM. Takalar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyusun personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu tahun 2024.

Ketua Bawaslu Takalar, Ibrahim Salim mengatakan kami telah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kajari Takalar untuk membentuk personil Gakkumdu Kabupaten Takalar dan secara formal telah menyampaikan nama-nama dan memerintahkan personilnya.

“Setelah kami berkoordinasi dengan Kapolres dan Kajari Takalar, sudah ada penyampaian resmi dari Kejaksaan Negeri Takalar dan Surat Perintah dari Kepolisian Resort (Polres) Takalar terkait personilnya untuk tergabung di Gakkumdu Kabupaten Takalar menghadapi pemilu tahun 2024”, ungkap Ibrahim.

Advertisement

Selanjutnya Kordiv PHL Bawaslu Takalar, Nellyati menyampaikan perkembangan struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar bahwa dengan lengkapnya jajaran Bawaslu Takalar, Personil Polres Takalar dan Kejari Takalar maka hari ini kami menyerahkan nama-nama Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Sekretariat Bawaslu Takalar, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga  DPN Gercin Instruksikan Pengurus dan Anggota Peduli Pada Pemulihan Ekonomi Nasional Saat Pandemi Covid 19

“Alhamdulillah nama-nama Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar telah rampung dan hari ini kami menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, menandakan kami siap untuk penindakan pemilu tahun 2024, tinggal menunggu Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia tentang personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar”, tegas Nelly.

Sementara Syaifuddin selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Takalar menjelaskan posisi Bawaslu Takalar dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai koordinator instansi lembaga terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu berada di Bawaslu, kecuali ketika ada pelanggaran pidana pemilu, maka Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan bersama-sama melakukan penindakan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu,” tutupnya.

Baca Juga  Aliansi Mahasiswa dan Masyrakat Malangke (AMAL) Gelar Aksi Demonstrasi

(Humas Bawaslu Kab. Takalar)

BAGIKAN