Ketua DPP LSM GEMPA Indonesia Datangi Kantor Polda Sulsel, Ada Apa?

77
Advertisement

SULSELBERITA.COM. Makassar – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi mendatangi Kantor Kepolisian polda sulawesi selatan maksud untuk menyetor bukti baru atas laporan pemalsuan tanda tangan program pascasarjana Yayasan Wakaf Umi dini hari Rabu tanggal 09 Februari 2022,namun setibanya di kantor polda bidang Reserse Kriminal Umum diarahkan masuk diruang gelar perkara yang berada di lantai dua.

Diruangan gelar perkara kita dilayani oleh Tim penyidik kasus pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan oleh Prof.Dr. H.Muh.Nasir Hamsah SE.M.Si’ dimana laporan tersebut sudah dikeluarkan oleh penyidik SP2HP ” tidak dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dikarenakan karena korban yang dipalsukan tanda tangannya tidak keberatan dalam BAP menurut asumsi penyidik.

Namun ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menyampaikan kepada Penyidik bahwa asumsi penyidik keliru karena yang dipalsukan tanda tangannya adalah dosen pembimbing dalam format rekomendasi yayasan wakaf Universitas Muslim Indonesia perbaikan nilai program pascasarjana tahun 2014, dengan sendirinya kasus ini adalah delik umum menurut asumsi ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.

Baca Juga  Hindari Kluster Saat Beribadah, TNI Polri Terapkan Prokes Pada Jamaah

Namun hasil pertemuan penyidik dengan Tim LSM GEMPA INDONESIA diarahkan untuk korban yang dipalsukan tanda tangannya segera melapor di SPKT,dan secara kebetulan ada beberapa guru besar Umi termasuk salah seorang korban yang dipalsukan tanda tangannya, maka korban langsung melakukan pelaporan di SPKT dengan terlapor diduga melakukan pemalsuan ada dua orang pejabat Yayasan Wakaf Umi.

Lanjut Amiruddin selaku kontol sosial mengatakan bahwa salah satu korban melakukan pelaporan karena berdasarkan pertemuan penyidik dengan Tim LSM GEMPA INDONESIA dan beberapa guru besar Umi.

Kasus yang di laporkan oleh Prof.Dr.H.Muh.Nasir Hamzah SE.M.Si belum juga di Sp3 maka seharusnya pihak penyidik melanjutkan penyidikan karena korban sudah mau mencabut BAP nya yang mengatakan tidak keberatan dipalsukan tanda tangannya dan siap memberikan keterangan kembali tetapi tetap ditunjukkan untuk melakukan pelaporan di SPKT Polda Sulawesi Selatan kata Amiruddin kepada awak media tanggal 9 Februari 2022 .
Ditambahkan lagi Amiruddin bahwa kasus pemalsuan tanda tangan dosen pascasarjana Yayasan Wakaf Umi yang dilaporkan oleh Prof.Dr.H.Muh.Nasir Hamzah SE.M.Si belum juga di Sp3 artinya kasus ini harus dilanjutkan penyidikannya.

Baca Juga  Kementrian Agama Sultra, Menorehkan Prestasi Membanggakan Ditingkat Nasional Pada Ajang KFPI

Asumsi penyidik bahwa kasus pemalsuan tanda tangan adalah delik aduan sehingga beralasan legal standing pelapor tapi asumsi Tim LSM GEMPA INDONESIA bahwa kasus ini adalah delik umum karena menyangkut lembaga pendidikan yayasan wakaf Universitas Muslim Indonesia,yayasan wakaf Umi itu adalah milik Umat bukan milik rektor dan bukan milik Ketua Yayasan, sehingga siapa saja bisa melaporkan jika mengetahui ada permupakatan jahat didalam kampus Umi.

Lanjut Amiruddin bahwa korban pemalsuan tanda tangan di terima laporannya di SPKT Polda ,terlapor dua orang pejabat Yayasan Wakaf Umi yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan dengan pasal 263 Jo pasal 266, guru besar Umi itu datang dipolda melapor karena dipalsukan tanda tangannya hanya meminta keadilan dan dituntaskan karena tidak tertutup kemungkinan sudah banyak kasus kasus seperti sebelumnya dan kalau tidak dituntaskan maka bisa saja terulang kembali tutupnya.

Baca Juga  Surat Terbuka Tak Dihiraukan Bupati Gowa, FPPL Sul-Sel akan Aksi Kamisan menuntut Soal Lingkungan

.Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia 08241416014

BAGIKAN