PT PKS diduga Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa IPPKH ,POLDA SULTRA didesak Tangkap Pelaku Ilegal Mining

119
Ketgam : gambar ilustrasi tambang ilegal
Advertisement

 

SULSELBERITA.COM, KONUT – Ada yang tak beres dengan perusahaan tambang PT putra kendari sejahtra (PKS )yang berada di Konawe Utara (Konut). Perusahaan tersebut diduga menambang di kawasan hutan lindung namun tak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).Namun dalam aktivitasnya mulus-mulus saja ,ini merupakan bentuk pembiaran atau lemahnya penegakan hukum di wilayah lingkup Polda Sultra, (selasa 12/10/21)

PT. Putra Kendari sejatra (PKS) yang ber- aktivitas di waturambaha ,kecamatan lasolo kepulauan kabupaten konawe Utara itu diduga belum mengantongi izin pinjam kawasan hutan ( IPPKH), Sehingga apapun alasannya, pihak PT.PKS ini belum bisa melakukan aktivitas, Baik ekplorasi maupun operasi produksi. Karena dalam Wilayah IUPnya terdapat Wilayah Kawasan Hutan

Ketgam : gambar ilustrasi tambang ilegal
Advertisement

Dari penelusuran fmp sultra Diduga PT putra kendari sejahtra ( PKS )Ini jelas telah melanggar hukum sehingga butuh penindakan, kita berharap Kapolda Sultra dapat melakukan langkah-langkah kongkrit untuk melakukan penindakan secara hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, jangan biarkan tercipta ruang koordinasi,”ungkap rezki

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Kelurahan Pa'bundukang Dampingi Tim Relawan Gugus Covid 19 Lakukan Penyemprotan Disinfektan

 

Rezki mengurai, berdasarkan peraturan per undang-undangan kehutanan pasal 85 ayat 1 dan 2 serta pasal 12 huruf g berbunyi bahwa korporasi yang membawa alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan di gunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dapat di penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5 Miliar dan paling banyak Rp 15 Miliar.

“Dan Sesuai dengan Pasal 134 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari istansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”katanya

Baca Juga  Do'a Bersama Ibu-Ibu PKK Digelar Dikediaman ANSORI Keluarga Besar Media Online Sulselberita. Com Perwakilan Pekanbaru Riau

Dia menuturkan, ini dipertegas pada Pasal 50 ayat 3 huruf G Jo Pasal 38 ayat 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Kami dari lembaga front mahasiswa progresif Sultra secara tegas akan melakukan upaya hukum terkait persoalan dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukakan oleh PT putra kendari sejahtra Karena dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan pengaduan di mabes polri atas aktivitas ilegal mining ,”tuturnya

( HNR )

BAGIKAN