SULSELBERITA.COM || Kendari PT. gerbang Multi sejahtera (GMS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang ada di kabupaten Konawe Selatan tepatnya dikecematan laonti
Problem yang ditimbulkan Perusahaan PT GMS tersebut sudah beberapa kali disuarakan oleh Mahasiswa pemuda dan masyarakat kecamatan Laonti.
Diantara yang pernah disuarakan adalah terkait dugaan perusahaan yang melakukan operasi produksi menggunakan dokumen perusahaan lain, namun sampai hari ini masih terus menuai kontroversi
Di satu sisi masyarakat sangat mengharapkan kehadiran wakil rakyat untuk kemudian bisa memediasi atau memberikan solusi sehingga harapan masyarakat dalam menyampaiakan aspirasi bisa tersampaikan melalui wakil rakyat sehingga itu masyarakat sangat mengharapakan kehadiran wakil rakyat ditengah polemik yang terjadi untuk kemudian dengan adanya wakil rakyat ini asiprasi aspirasi masyarakat yang di sampaikan bisa ditersampaikan,namun kenyataanya polemik yang terjadi di kecamatan laonti antara PT.GMS dan Masyarakat Laonti, DPRD Konsel sebagai wakil rakyat saat ini masih terkesan diam dan bungkam, kemana peran DPRD Konsel saat ini ketika masyarakat membutuhkan kehadiran mereka.
Hendra yus khalid selaku mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan ketua umum HMI komisariat FH UMK, menyoroti kinerja DPRD Konawe Selatan dan menduga DPRD Konawe Selatan membentengi PT. GMS
HYK, mengungkapkan DPRD Konawe Selatan terkesan bungkam ada apa ? saya duga DPRD Konawe selatan ini masuk angin dan menduga ada indikasi ikut membentengi PT. GMS alias ikut terlibat di dalamnya
Mestinya dengan adanya masalah yang terjadi dilingkungan Masyarakat DPRD harus cepat merespon apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa lagi ini sudah beberapa kali disuarakan, tetapi belum ada juga tindakan dari DPRD dalam hal ini DPRD konawe selatan minimal ada upaya upaya persuasif ke pihak perusahaan untuk mewakili masyarakat tapi kenapa DPRD Konsel saat ini malah terkesan diam atau bungkam, ada apa dengan DPRD Konawe selatan hari ini
HYK juga mengatakan jika Kericuhan yang terjadi di kecamatan Laonti bukan tanpa dasar.
ini merupakan suara hati masyarakat yang harus didengarkan oleh DPRD konsel yang kemudian harus disampaikan kepada pemerintah.
mengingat DPRD wakil rakyat, suara rakyat atau apa yang menjadi problem ditengah masyarakat DPRD harus andil membantu menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat laonti yang saat ini sedang diharapkan problem terkait kehadiran PT GMS yang diduga telah mencemari lingkungan laut perairan kecamatan Laonti.
Masih HYK, Penyampaian aspirasi masyarakat kecamatan laonti di lingkar perusahaan tambang itu membuktikan bahwa DPRD sudah tidak berada dalam koridor sebagai wakil rakyat alias sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat
Pasalnya HYK membeberkan, kericuhan tidak akan terjadi jika sebelumnya ada solusi yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi pula unjuk rasa ( unras) massa yang dikabarkan berkisar 600 orang, mestinya DPRD Konawe Selatan malu dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut , mengingat DPRD itu bagian dari suara rakyat
HYK menuturkan, DPRD Konawe selatan serasa bungkam dan seakan akan DPRD Konawe Selatan tidak berfungsi lagi sebagai wakil rakyat, besar dugaan kami DPRD Konawe Selatan ikut terlibat dengan aktivitas PT. GMS buktinya sampai hari ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh DPRD itu sendiri
HYK, juga mengecam atas hilangnya taring DPRD Konsel yang sampai hari ini masih memilih diam dan bungkam, iya pula mengatakan dalam waktu dekat ini bakal bertandang ke DPRD Konsel guna untuk membangunkan wakil rakyat Konsel yang sampai hari ini masih terlena dalam tidurnya.
Sampai berita ini tayang pihak pihak terkait belum memberikan tanggapan, meski begitu pihak media ini tetap memberikan hak jawab bagi pihak pihak yang berkompeten, sehingga cover both sides dalam setiap pemberitaan tetap berimbang
( HNR)
