SULSELBERITA.COM.Kendari – Kabid PTKP menolak atas terselenggaranya Munas Kadin di Sultra karena alasan situasi yang masih pendemik covid-19
“Kami mengambil sikap akan menolak Munas Kadin Di Sultra karena akan menimbulkan kerumunan yang berpeluang menciptakan klaster baru covid-19,” tegas Kabid PTKP HMI Cabang Kendari, Muh. Fadri Laulewulu, S.H
Menurut Fadri, Apabila Munas Kadin Dilaksanakan akan ada ketidakadilan dalam penegakan hukum.
“Seharusnya Pemerintah dan aparat penegak hukum bisa adil melihat persoalan ini, Pada bulan ramadhan masyarakat kita dilarang untuk melaksanakan kegiatan buka bersama dan larangan mudik ke kampung halaman karena alasan Covid-19 tapi Pemerintah justru memberikan kelonggaran terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang berduit, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat” katanya.
Lanjut Fadri, Pemerintah harus membatalkan Munas Kadin di Sulawesi Tenggara dan kalau agenda tersebut tidak dibatalkan kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk bersikap adil dan khususnya Satgas Covid-19 jangan mengeluarkan izin jangan sampai ada suatu Obstruction Of Justice dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kalau kegiatan tersebut terlaksana maka sangatlah jelas agenda tersebut melanggar ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantian kesehatan dan tentunya bertentangan dengas asas hukum yang kita kenal dengan istilah salus populi suprema lex esto bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” tutupnya
( HENDRA )
