Bongkar Mafia Tanah di Gowa, Diduga Permainan Kotor Oknum BPN

17

SULSELBERITA.COM. Gowa – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin SH.Kr.Tinggi mengapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Gowa karena sudah memberikan jawaban atas surat LSM GEMPA INDONESIA perihal Permohonan/ Permintaan Sidang Rapat Dengar Pendapat kepada DPRD GOWA terkait menindaklanjuti himbauan Presiden dan Kapolri Berantas mafia tanah dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan kepada Kementerian ATR/BPN diseluruh Indonesia

Terkait dengan hal ini DPRD kabupaten gowa sudah memberikan jadwal dan sudah mengeluarkan surat undangan kepada LSM GEMPA INDONESIA dan beberapa LSM lainnya termasuk BPN Kabupaten Gowa dan terduga mafia tanah, Sidang Rapat Dengar Pendapat akan dilaksanakan besok hari selasa tanggal 4 Mei 2021 tempat di Kantor DPRD kabupaten gowa pukul 13.30 wita.

Amiruddin menjelaskan bahwa membongkar mafia tanah di Sulawesi selatan dimulai dari Kabupaten Gowa karena dari awal ada nama Sulawesi selatan adalah Gowa,maka untuk jadi referensi membongkar mafia tanah juga dimulai dari Kabupaten Gowa itu sendiri dimana Gowa dikenal selalu membela kebenaran dari sejak jaman kerajaan Sultan Hasanuddin sampai sekarang yang gigih berani menumpas penjajah Belanda yang ingin menguasai tanah leluhurnya.

Baca Juga  KPU Takalar Libatkan 100 Relawan Sortir dan Lipat 1.042.260 Lembar Surat Suara

Dimana mafia tanah masuk di Gowa memergoki oknum BPN Kabupaten Gowa untuk mempermulus maksud jahat nya untuk mengklien tanah milik milik rakyat yang asalnya tanah milik Indonesia menjadi tanah Negara,seakan akan tanah tersebut tidak bertuan dan terlantar,lalu bekerja sama dengan oknum BPN Kabupaten Gowa untuk mengeluarkan SK atas tanah milik rakyat seakan akan tanah itu dikuasai oleh Mafia tanah dan menggarapnya jadi sawah/tanah pertanian.

Akibat dari itu permainan kotornya yang selalu bercokol dibenak mafia tanah dimana oknum BPN yang serakah memilih mafia tanah karena mungkin ada gratifikasi yang cukup besar sehingga lupa diri akan tindakan yang dilakukan adalah pidana karena merubah status tanah dan menggelapkan asal usul tanah.

Menurut Amiruddin. Karena Sidang Rapat Dengar pendapat akan dilaksanakan besok tanggal 4 Mei 2021 di Kantor DPRD kabupaten gowa,maka kami selaku pemohon sidang dengar pendapat kepada DPRD kabupaten gowa berharap agar Penegak hukum dalam hal ini bapak kapolres Gowa, Kejaksaan Kabupaten Gowa dan praktisi hukum datang mendengarkan alasan alasan BPN dan Mafia tanah, dengan cara bagaimana yang mafia lakukan bekerja sama dengan oknum BPN sehingga mudah memperoleh hak kepemilikan hak tanah,dengan cara apa yang dilakukan BPN Gowa dengan Mafia tanah sehingga banyak memperoleh tanah Negara di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sungguminasa adalah kota kabupaten, kok masih ada tanah Negara,adalah permainan kotornya BPN Kabupaten Gowa bekerja sama Mafia tanah dari Makassar.

Baca Juga  Sertu Rohmad Sosialisasi Penerepan Edukasi PPKM Skala Mikro, Inilah Hapannya

Amiruddin mengapresiasi DPRD kabupaten gowa membongkar mafia tanah digowa artinya DPRD Kabupaten Gowa sudah menindaklanjuti perintah Presiden dan kapolri,tapi alangkah bagusnya kalau kapolres Gowa dan Kejari kabupaten gowa dapat hadir dalam sidang dengar pendapat besok,kalau dalam rapat dengar pendapat ada dari pihak BPN menyalahi aturan menerbitkan sertifikat kepada mafia tanah,maka penegakan hukum bisa langsung mengambil tindakan membuat laporan mode … karena temuan langsung,polisi jangan menunggu laporan,tindak tegas.

Ditambahkan lagi Amiruddin,kami hanya bisa berharap kepada penegakan hikum atas permainan kotornya BPN dan Mafia tanah,tidak akan berakhir mafia tanah kalau ada lagi muncul yang namanya mafia hukum,LSM hanya sebatas melaporkan saja,tapi Alhamdulillah dengan adanya intruksi Kapolri Berantas mafia tanah,maka apabila ada lembaga penegak hukum masih main main dengan persoalan ini yang sangat meresahkan rakyat kecil, maka lebih baik kita seret mafia tanah dan Mafia oknum BPN ke peradilan rakyat,biar rakyat yang mengadili sendiri .

Baca Juga  Cegah DBD, Pegawai Puskesmas Pattoppakang Sisir Rumah Warga Lakukan Abatisasi

Lanjut Amiruddin,BPN itu seenak perut mengatakan kalau ada kesalahan proses terbitnya sertifikat,hanya satu kata yang diberikan kepada korban “Silahkan ajukan gugatan di Pengadilan Tata usaha negara ” yang BPN tahu sendiri bahwa melawan mafia tanah tidak mudah,.BPN lupa bahwa produk BPN juga bisa dibatalkan oleh BPN sendiri kalau salah administrasi, yang sebenarnya salah administrasi itu adalah pidana tutupnya.

Advertisement
BAGIKAN