Ketua BEM UHO Desak Pemerintah, Hentikan Fenomena Praktik Kriminalisasi Pengusaha Lokal

21

SULSELBERITA.COM. Kendari, — Terkait maraknya Fenomena Praktik Kriminalisasi Terhadap Pengusaha Lokal, Ketua BEM UHO Mendesak Pemerintah agar segera menghentikan kelakuan para Aktor aktor di balik Fenomena praktik kriminalisasi terhadap Pengusaha Lokal.

Hal itu, disampaikan setelah melihat fenomena yang terjadi beberapa hari ini di Sulawesi Tenggara, bahwa ada beberapa pihak pihak instansi pemerintah yang memainkan peran layaknya seorang aktor yang coba untuk mempermainkan pengusaha-pengusaha lokal atau Pribumi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pihak lain.
Ketua BEM FITK,Irfan Tato mengungkapkan Dalam meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha lokal untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat juga memotong pengangguran dengan adanya lapangan kerja disuatu wilayah tersebut, dia juga menyapaikan modus yang dilakukan para oknum institusi pemerintah yakni menindak kaum pengusaha lokal dengan berdalihkan UU Cipta Kerja, yang hendaknya mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam visi Presiden Republik Indonesia dan Kapolri.
“Ini merupakan suatu perampasan yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap pengusaha lokal, demi kepentingam pengusaha-pengusaha luar. Kami sebagai masyarakat pribumi tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apalagi ada ketimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, “Tegas Tato, senin (29/3).

Baca Juga  Begini Klarifikasi ASN Kemenag Takalar Terkait Kasus Utang Piutang yang Menyeret Namanya

Ketua BEM FITK UHO Juga menegaskan perlunya pengusaha lokal untuk lebih memiliki peran dalam pembangunan di daerahnya Peran pengusaha lokal akan mampu membantu proses pemerataan pembangunan.

Advertisement

Untuk Itu Ketua BEM FITK Meminta agar Praktik Praktik Yang di Lakukan Pemerintah Terkait Untuk Tidak Lagi melakukan Tindakan Kriminalisasi terhadap Pengusaha Pengusaha Lokal Untuk Tidak Di lakukan.

Advertisement
BAGIKAN