Diduga Ada Pungli di Pasar GOR Sudiang

56

SULSELBERITA.COM. Makassar -- Aktifitas pasar malam di kawasan Olahraga Sudiang diduga adanya oknum-oknum yang melakukan praktek Pungutan liar (pungli) menyeruak ke permukaan.

Hal ini dibeberkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Sulawesi Selatan. Dalam temuannya di lapangan adanya dugaan oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan bermoduskan permintaan retribusi.

"Hasil investigasi kami di lapangan adanya dugaan oknum-oknum diduga dapat terindikasi melakukan pungli," ungkap Dhito Arsandy selaku Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (22/3/21).

Advertisement

Pihaknya juga sementara merampungkan data dan baket terkait dugaan pungli tersebut.

"Kami sementara rampungkan, kalau memang ada indikasi pelanggarannya pasti kami lakukan upaya hukum termasuk pelaporan resmi ke penegak hukum," beber Dhito.

Dhito juga mempertanyakan payung hukum pedagang diwajibkan membayar langsung setahun.

"Kalau tidak jelas payung hukumnya, pembayaran langsung setahun itu jelas diduga pungli," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel, Andi Arwin Azis, S.STP yang dikonfirmasi menurut pihak LSM PERAK mengatakan, tidak ada pungutan liar yang dikelola Dispora dan nanti dijelaskan Staf UPT.

Baca Juga  Terkait Penyegelan Kantor Desa Pattinoang, Mantan PLT Yusuf Naba "Cuci Tangan"

"Sepanjang disetor ke kas daerah bukan pungli namanya karena ada aturan yang mengaturnya. Diawasi saja kalau ada pungutan yang tidak masuk kas daerah," ucapnya.

Andi Arwin pun merasa terbantu jika ada yang mengawasi kegiatan tersebut.

Sedangkan Pihak UPT Pengelola Pasar Kawasan Olahraga Sudiang Dispora Sulsel, Yusuf Alamsyah yang dikonfirmasi melalui telepon Whattsapp juga membantah adanya pungutan liar di lingkup pedagang Kawasan olahraga Sudiang.

"Kesepakatan pembayaran Rp. 200 ribu itu dari pedagang sendiri yang dikoordinatori Haris Ibrahim dan adapun pembayaran langsung setahun itu baru kami akan buatkan kontrak jika pedagang sudah menyetor berkas pernyataannya," kata Yusuf.

Yusuf juga membantah adanya paksaan harus membayar satu tahun sekaligus dan sistem pembayaranpun teknisnya pedagang yang langsung menyetor ke Bank Sulselbar.

Baca Juga  Kontrak Pekerjaan Betonisasi PT Diego dan PT. Jenifer di Takalar, Terancam Dibatalkan

"Pembayaran boleh dibayar perbulan, yang kami tunggu surat pernyataan dan kesediaannya pedagang dan tidak ada itu oknum yang meminta pembayaran lapak melainkan harus langsung setor ke Bank," terang Yusuf.

Berdasarkan informasi dihimpun, tahun 2018 pedagang mulai melakukan pembayaran Rp 150.000, naik Rp 200.000 dan kembali naik terus hingga mencapai Rp 500.000 dan para pedagang menyatakan tidak sanggup membar.

Kemudian diadakan rapat antara pedagang dan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulsel. Akhirnya dikeluarkan putusan pembayaran lapak sebesar Rp 375.000, itupun hanya berjalan beberapa bulan saja karena para pedagang diduga tetap tidak sanggup membayar.

Tahun 2019 ditiadakan pembayaran karena pihak Dispora diperiksa oleh Inspektorat karena adanya dugaan penyelewengan dana pembayaran lapak (pungli) dan 2020, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sendiri yang turun ke GOR Sudiang dan mengatakan di depan para pedagan bahwa tidak ada lagi pembayaran apalagi pungli.

Baca Juga  Tuding Terjadi Pesekongkolan Jahat, Puluhan Massa Dua Komando Rakyat Gruduk Kantor BPP Kec.Bangkala

Namun di tahun 2021, Gubernur Sulsel diketahui terseret kasus hukum tiba-tiba pihak Dispora mengundang para pedagang dan mengambil keputusan untuk mengadakan kembali pembayaran lapak senilai Rp. 375.000.

Karena pedagang menolak, rapat kembali dadakan 7 Maret 2021 terkait pembayaran lapak sebesar Rp 375.000, pedagang cuma diberikan waktu 3 hari untuk menyetujui putusan tersebut namun pedagang meminta waktu 1 minggu. Agenda rapat selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2021 ditiadakan, tiba-tiba 19 Maret 2021 pedagang di ajak berkumpul/musyawarah oleh oknum yang mengaku dirinya ketua pedagang pasar malam bernama Haris Ibrahim yang diduga diangkat sepihak. Merekapun sudah memutuskan harga dengan Dispora sebesar Rp 200.000 dan harus dibayar langsung 1 tahun.

Pedagangpun merasa tidak sanggup membayar dimasa pandemi ini yang diberikan deadline waktu 21 Maret 2021. Diketahui pedagang pasar malam berjumlah sekitar 120 lapak.

(*)

Advertisement
BAGIKAN