SULSELBERITA.COM. Pekanbaru–Penunjukan PT Datama selaku pengelola sistem parkir di Kota Pekanbaru meninggalkan tanda tanya besar. Selaku perusahaan besar yang berdomisili di Jalan Paus Kota Pekanbaru dan sudah berkiprah sejak Tahun 2013, PT Datama dianggap sudah mumpuni dan punya pengalaman yang cukup baik.
Sejumlah kiprah PT Datama yang sempat dicatat potret24.comadalah sempat ditunjuk sebagai pengelola security di DPRD Riau maupun Rumah Sakit Arifin Achmad.
Tapi kenapa PT Datama selalu dipersoalkan sejumlah anggota DPRD Pekanbaru setelah ditunjuk Dishub Pekanbaru sebagai pengelola parkir di Kota Pekanbaru?
Setelah penetapan PT Datama selaku pemenang pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru sekitar awal Februari 2021 setalh proses lelang digelar Desember 2020.
Saat itu PT Datama ditetapkan sebagai pemenang pegelolaan parkir di wilayah III Kota Pekanbaru meliputi 10 kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru.
Di luar wilayah Rumbai maupun Rumbai Pesisir yang dikelola secara mandiri oleh Dishub Pekanbaru. Ditetapkan sebagai pemenang pengelolaan parkir di wilayah yang cukup besar tentu ada konsekuensi yang harus dipenuhi PT Datama.
Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso dalam keterangan sebelumnya mengatakan, melalui kerjasama dengan PT Datama pengelolaan sistem parkir di Kota Pekanbaru menggunakan sistem investasi.
Dimana Pemko Pekanbaru akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30,5 persen dari target yang diberikan sebesar Rp36 miliar selama setahun.
“Nanti sistem bagi hasil dari target yang diberikan. Kita hitung potensinya mencapai Rp 36 miliar setahun. Maka kita akan dapatkan sekitar 30,5 persen untuk Pemko Pekanbaru,” katanya sebagaimana dikutip dari pekanbaru go.id.
Ditegaskan Yuliarso, potensi nilai Rp36 miliar tersebut berdasarkan hitungan dari potensi parkir yang ada di 88 ruas jalan di Kota Pekanbaru.
“Mereka nantinya hanya akan mengelola parkir yang berada di pinggir jalan ataupun di depan toko,” katanya menambahkan.
Bicara soal tarif parkir, Yuliarso menegaskan tetap seperti semula. “Nilainya tidak ada kenaikan. Tetap Rp1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat,” tegasnya lagi.
Sementara dugaan keterlibatan Dedi Handoko maupun Angkatan Udara dalam sistem perparkiran di Kota Pekanbaru hingga kemarin masih rancu.
Namun anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti memastikan tidak adanya keterlibatan Angkatan Udara dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.
“Saya pastikan tidak ada Angkatan Udara terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru,” tegas Ida ketika dihubungi potret24.com.
Sementara terkait keterlibat Dedi Handoko, anggota DPRD Pekanbaru ini sama sekali tidak berkomentar.
“No comment kalau soal itu,” katanya menambahkan. (GR)
Sumber : potre24.com
Editor : Asr
