Undang-undang Cilaka, Sya’ban Sartono; Bentuk Pengkhianatan Negara Terhadap Rakyat

418

SULSELBERITA.COM. — Telah resmi, DPR mengetuk palu persetujuan dan pengesahan Rancangan undang-undang Cipta kerja menjadi Undang Undang. Senin 5/10/2020, DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula yang direncanakan pada 8 Oktober mendatang.

Praktik ini sama dengan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan Presiden yang lebih dahulu dari waktu yang semula direncanakan. Hal ini jugalah yang masih menyisakan implikasi problemnya hingga kini dirasakan.

Alih alih lajunya peningkatan CoViD-19, DPR beralasan RUU ini disahkan menjadi Undang-undang. Upaya para Buruh menggelar demopun dilarang dengan alasan masih dalam situasi pandemi virus corona. Padahal rencananya Buruh bakal menggelar mogok nasional selama tiga hari berturut-turut.

Advertisement

Ramai di media sosial, muncul tagar #MosiTidakPercaya. Ketidakpercayaan ini lantaran RUU Cipta kerja telah disahkan. Tagar ini juga menjadi topik tranding di Twitter Indonesia.

Baca Juga  Wakapolres Gowa Hadiri Peringatan Hari Air Dunia XXVII di Lokasi Arboretum Kel.Bontoparang

Sya’ban Sartono, yang juga merupakan aktivis Buruh, Ketua Umum Asosiasi Buruh Independen, sebagaimana dilansir dari Bidik News mengungkapkan, Rancangan Undang-undang Cipta kerja yang telah disahkan ini, merupakan bentuk Pengkhianatan Negara terhadap Rakyat sendiri.

Lebih lanjut menurutnya, UU nomor 13 tahun 2003 yang merupakan representasi hak asasi manusia dalam bidang ketenagakerjaan saja banyak dilanggar pengusaha. Apalagi UU Cipta kerja yang penuh dengan dugaan kong kalikong serta banyak mengabaikan kepentingan rakyat.

Sya’ban Sartono juga menceritakan pengalamannya dalam penyelesaian kasus Ketenagakerjaan, ia menyebutkan, sedikitnya ada 13 kasus yang pernah ia dampingi di perusahaan berbeda di wilayah Makassar, dan menurutnya hampir kesemuanya tidak memperhatikan hak hak pekerja.

“Polanya hampir semua sama, buruh yang diberhentikan diabaikan begitu saja. Saat bekerjapun, tidak dilengkapi dengan jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan lainnya, apalagi Undang-undang Cilaka ini disahkan, justru ini menambah kejamnya otoritarianis neolib, juga sebagai puncak pengkhianatan Negara terhadap Rakyat”

Baca Juga  Peringati HKG ke-48 Tahun 2020, TP. PKK Gelar Rapat Rutin

Artikel ini telah tayang di Bidik News dengan judul “Corona Jadi Tameng, RUU Cilaka Melenggang di Dewan”

Advertisement
BAGIKAN