AP2-SULTRA, Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Buton Selatan, ke KPK RI

738

SULSELBERITA.COM, Jakarta, dalam Keterangan pers, Hasanuddin Kansi ( Dewan Pembina AP2 -Sultra). senin 05/10/2020.

Hasanuddin Kansi. mengungkapkan bahwa, kami resmi melaporkan perbuatan Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Plt, Bupati Buton Selatan (Busel), H. La Ode Arusani dengan salah satu pengusaha/pengembang (Developer), pada proyek pembangunan perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga, Buton Selatan (Busel).

Kronologis:
Kejadian itu berawal dari kesepakatan yang dibangun antara pemerintah daerah Buton Selatan (Busel) bersama Bank BTN Cabang Sultra, melalui Menorandum Of Understanding (MoU) tentang pengadaan perumahan bersubsidi "Busel Beradat" untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di aula kantor sekretariat Bupati Busel, Selasa 10 Oktober 2017. Dalam perjanjian kerjasama (PKS) yang ditandatangani Bupati Busel Non aktif, Agus Feisal Hidayat itu, kedua bela pihak yakni Pemda busel dan pihak perbankan menunjuk PT. Kapten Mustajab Kontrakindo, sebagai pihak pengembang (developer).

Advertisement

Sebelum perjanjian antara pemerintah Busel, BTN dan PT. Kapten Mustajab Kontrakindo diteken, pihak pengembang bersama PLT Bupati Busel, H. La Ode Arusani yang saat itu masih menjabat wakil Bupati busel, diduga telah membangun kesepakatan jahat untuk memperoleh keuntungan banyak dari proyek tersebut. Didalam salah satu perjanjian, H La Ode Arusani akan menyiapkan lahan tempat bangunan berdiri yang kemudian dibeli oleh pihak pengembang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang di beli H. La Ode Arusani kepada warga. Selain itu, H. La Ode Arusani mendapat porsi banyak atas pembangunan rumah yang rencana akan dibangun sebanyak 202 unit.

Di tahun 2018 lalu, harga jual rumah tipe 36/100 per satu unitnya sebesar Rp.136.000.000. Untuk menutupi agar dirinya tak terlibat disitu, H. La Ode Arusani menyerahkan pembangunan rumah kepada kontraktor dengan bahasa lain Sub kontraktor. H. La Ode Arusani menghargai perampungan setiap unitnya kepada kontraktor seharga Rp 75.000.000 dan kemudian dijual seharga Rp. 136.000.000 kepada setiap user. Artinya, H La Ode Arusani merawut keuntungan sebesar Rp 61.000.000 dalam setiap unitnya nanti.

Baca Juga  Terkait Peredaran Obat PCC, Nilal Fauziah: Kami Akan Awasi Dengan Ketat Semua Apotik Yang Ada Di Takalar

Dalam perjalanannya, H La Ode Arusani kemudian menemukan lahan di kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga seluas 40.700 meter persegi atau 4,7 hektare melalui perantaranya, Nurdin. Lahan seluas itu dikuasi lima orang yakni, La Antasi, Hamuru, Baiduri, Muhardin dan Irsan. H La Ode Arusani membeli lahan tersebut sebesar Rp. 15.000 permeter nya kemudian menjualnya ke pihak pengembang sebesar Rp. 49.000 lebih dengan menggunakan nama adiknya, La Ode Armada. Artinya, semua berjalan seperti komitmen awal antara La H La Ode Arusani dan direktur perusahaan PT. Kapten Mustajab Kontrakindo, Adnan Mustajab.

Sebagai tanda jadi, Arusani lebih dulu membayarkan uang muka kepada tiga pemilik lahan yakni, Muhardin, Antasi dan Irsan. Ketiga nama ini diketahui memiliki lahan diatas satu hektare. Lahan ini lah yang kemudian menjadi jaminan perusahaan di Bank sebagai syarat permohonan kredit.

Untuk mempercepat proses pencairan kredit, Arusani kemudian menggunakan kewenangannya untuk mempermudah penerbitan izin-
izin di Pemda, misalnya penerbitan izin lingkungan UKL-UPL. Izin lingkungan tersebut di terbitkan Kadis Lingkungan hidup, La Ode Mpute, tanpa melalui proses sidang seperti prosedur yang berlaku.

Kemudian izin mendirikan bangunan (IMB). Disitu, Arusani mendesak kadis Perizinan dan PTSP yang saat itu dijabat, Maderuddin membuat kuitansi fiktif, seolah-olah pihak pengembang telah membayarkan setengah kewajibannya atau lebih dari Rp 40 juta untuk mendapatkan izin pendirian bangunan tipe 36/100 itu. Dan hingga kini, dana tersebut tidak tercatat dalam PAD Pemda Busel.

Setelah berkas dan syarat perizinan dinyatakan lengkap, pihak bank kemudian menyetujui permohonan kredit pembelian lahan dan pembangunan proyek perumahan "Busel Beradat" sebanyak 202 unit yang diajukan PT. Kapten Mustajab Kontrakindo beserta sarana dan prasarananya melalui surat persetujuan permohonan kredit Bank BTN nomor: 939/S/KDR.III/CSMU/SP2K/IV/2018, Tertanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 6.200.000.000,00 dengan rincian, Rp 2.000.000.000 kredit pembelian lahan (KPL) dan Rp. 4.200.000.000 kredit konstruksi (KYG).

Baca Juga  Kamri dan Koalisi LSM Cium Aroma Korupsi SK Rangkap Jabatan Sekretari BPKD Takalar

Khusus untuk anggaran pembiayaan kredit konstruksi kepada PT. Kapten Mustajab Kontrakindo, Bank BTN baru bisa mencairkan 20 persen dari pagu kredit atau sebesar Rp. 800 juta. Sedangkan untuk pembayaran lahan itu langsung dicairkan seluruhnya. Artinya, H La Ode Arusani langsung mendapat kan uang kesh sebesar Rp 2 miliar itu.

Tidak hanya sampai disitu, La Ode Arusani kemudian meminta kepada kepala cabang bank BTN yang saat itu dijabat, R Bambang Hendro Tjahjo, untuk memindahkan seluruh dana tersebut dari rekening PT. Kapten Mustajab Kontrakindo ke rekening adiknya, La Ode Armada. Alasannya, agar dana tersebut mudah ia kontrol pengeluarannya. Dari total dana sebesar Rp. 2.800.000.000, dana yang kemudian masuk ke rekening La Ode Armada sebesar Rp. 2.400.000.000. dari nilai itu, Rp. 400.000.000 ditarik tunai. Sedang sisanya, mengendap di rekening pengembang, Adnan Mustajab.

Pasca sehari proses pencairan, La Ode Arusani kemudian berangkat ke Timika untuk menyelesaikan kasus ijazah palsunya. Saat itu, polres Mimika telah menetapkan H. La Ode Arusani sebagai tersangka sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik /289/XI /2017 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2017. Tidak hanya polres Mimika, Polda Sultra juga telah menetapkan H. La Ode Arusani sebagai tersangka atas kasus penggunaan ijazah palsu melalui surat Nomor: B/36.c/VI/2017/Dir Reksrim Um, tanggal 12 Juni 2017 dan surat Penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo nomor: 82/Pen.Pid/2017/ Pn. Psw, tanggal 25 Juli 2017 tentang penyitaan barang bakti tersangka.

Setelah Dua hari berada di timika, polres Mimika kemudian menerbitkan Surat Nomor: S.TAP/551 / IV /2018 /Reskrim, Polres Mimika tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut. Artinya, indikasi penggunaan uang sebesar Rp. 2.400.000.000 tersebut diduga kuat untuk menyuap pihak kepolisian agar kasus tersebut dihentikan. Saat itu, Arusani telah kehabisan harta. Bahkan Arusani tercatat telah mengambil kredit di bank Papua sebesar Rp. 1 miliar lebih, tahun 2018.

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Laguruda Polsek Mapsu Lakukan Problem Solving Masalah Tanah Warisan

Dugaan pelanggaran:
-Arusani diduga kuat sengaja menggunakan kewenangannya menabrak atau melanggar ketentuan dalam penerbitan sejumlah izin untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

-Terjadi indikasi suap (gratifikasi) yang dilakukan direktur PT. Kapten Mustajab Kontrakindo, Adnan Mustajab kepada H. La Ode Arusani.

Lampiran Bukti-bukti:
1. Surat Persetujuan Pemberian Kredit Bank BTN

2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 82/Pen.Pid/2017/PN.Psw Tentang penyitaan barang bukti atas status tersangka H. La Ode Arusani

3. Rekaman Pengakuan Dua Orang Pemilik Lahan Bahwa Lahan Tersebut Di beli Arusani.

4. Fisik Pembangunan Proyek Perumahan Yang Mangkrak di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga

5. Surat pernyataan belum melunasi biaya IMB di dinas Perizinan dan PTSP Busel

6. Surat pernyataan yang ditandatangani enam nama terkait surat penerbitan izin yang benar-benar belum dibayarkan oleh pihak pengembang ke Pemda busel.

Bukti petunjuk:
Link berita penandatanganan MoU antara Pemda Busel, Bank BTN dan PT. Kapten Mustajab Kontrakindo serta link peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek perumahan oleh Plt. Bupati Busel, H La Ode Arusani.

https://www.keptonnews.com/blog/2018/07/29/ratusan-perumahan-pns-dan-mbr-resmi-dibangun-di-busel/

http://butonpos.fajar.co.id/bupati-busel-teken-mou-bersama-btn/

Untuk bukti lainnya yang belum sempat dilampirkan adalah rekening transfer dari PT. Kapten Mustajab Kontrakindo ke Adik kandung La Ode Arusani, La Ode Armada sebesar Rp.2.400.000.000. Dokumen ini tak bisa diambil mengingat kewenangan yang dapat mengambil bukti trnasferan ini di bank BTN hanyalah direktur PT. Kapten Mustajab Kontrakindo, Adnan mustajab. Adapun bahan lain yang nantinya akan di jadikan petunjuk atau barang bukti, saya selaku pelapor dan salah satu orang yang paling perperan penting dalam kasus ini bersedia sepenuh hati tanpa ada unsur tekanan atau intervensi dari pihak lain untuk memberi keterangan agar kasus ini terbuka terang benderang termasuk menunjukan letak atau seluruh dokumen tersebut.

Pepres nomor 71 tahun 2020 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

|| Laporan Perwakilan Sulawesi Tenggara

( H E N D R A )

Advertisement
BAGIKAN