SULSELBERITA.COM. Palu, - Saat ini telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih terus menghantui kita bersama hingga menghambat serta mengurangi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, terutama ekonomi mahasiswa IAIN Palu saat ini. Rabu (10/06/20).
Kita bisa merasakan bahwasanya dampak dari pandemi saat ini sangat meresahkan kita semua dan dampak dari pandemi tersebut menyerang hampir ke semua sektor di antaranya sektor ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya pekerja yang kena PHK dan menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia khususnya ekonomi mahasiawa IAIN Palu, yang mana rata-rata mahasiswa IAIN Palu adalah masyarakat yang tergolong ekonomi kelas menengah kebawah di mana banyak dari mahasiswa IAIN Palu yang kuliah sambil kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar membayar UKT/SPP setiap semesternya.
Sektor pendidikan yang salah satunya adalah persoalan pembayaran UKT (uang kuliah tunggal) dalam perguruan tinggi dalam hal ini PTKIN. Pembayaran UKT menjadi salah satu polemik besar saat ini ketika pemotongan UKT 10% dicabut. Sehingga, menimbulkan keresahan kepada seluruh mahasiswa PTKIN se Indonesia terutama yang tidak mampu sama sekali untuk membayar UKT semester depan karena dampak dari pandemi COVID-19.
Sejak awal bulan april hingga akhir bulan mei aliansi mahasiswa IAIN palu telah turut andil dalam melakukan aksi melalui virtual, surat pernyataan sikap dan press release. menolak UKT dan menuntut rektor untuk memberikan subsidi paket kouta internet gratis. Dan alhamdulillah suatu kesyukuran bagi mahasiswa IAIN Palu karena subsidi paket kouta internet gratis akan mulai di bagikan pada tanggal 11 bulan juni, walau masih banyak yang kecewa di sebabkan karena tidak semua provider yang di gunakan mahasiswa di sediakan. Namun seluruh mahasiswa IAIN Palu berharap lebih kepada pemotongan UKT dari pemberian subsidi paket internet gratis, karena akan ada peningkatan jumlah mahasiswa yang cuti atau tidak bisa melanjutkan proses pendidikan di perguruan tinggi.
Setelah lebih dari 3 kali melakukan audiensi oleh ketua DEMA dan wakil ketua DEMA IAIN Palu yang di lakukan secara terbuka. Mendengar penjelasan birokrasi kampus mengenai pemotongan UKT semester ganjil, hanya membuat kami semakin resah dan kecewa pasalnya birokrasi kampus IAIN Palu sangat mendukung adanya pemotongan UKT semester ganjil. Namun, sayang kebijakan pemotongan UKT dicabut. Dan saat ini yang menjadi solusi dari kemenag adalah banding UKT yang mana mahasiswa bisa mengajukan permohonan penurunan UKT akan tetapi birokrasi kampus pun menjadi kebingunan disebabkan oleh tidak adanya KMA (Keputusan Menteri Agama) serta juknis atau teknisi dari banding tersebut. Ketika kami menanyakan barometer dari pengajuan banding UKT tersebut masih belum ada jawaban pasti dari kemenag, yang masih menjadi ukuran pengajuan banding adalah mahasiswa yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Namun jika kita melihat secara umum bahwa semua mahasiswa kena dampak dari pandemi tersebut.
Mengutip perkataan ketua DEMA IAIN Palu “Lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan pendapatan itu pula adalah bentuk dari dampak pandemi, jika barometer banding UKT adalah PHK dan terdampak positif corona. Itu, sangat tidak relevan di IAIN Palu di sebabkan rata-rata orang tua mahasiswa IAIN Palu adalah kaum buruh, petani dan pedangan serta honorer yang di bayar per tiga bulan dan dampak pandemi saat ini secara tidak langsung menuntut kita semua untuk lebih banyak melakukan pengeluaran terutama pembelian pada paket internet dan sedikitnya pendapatan di sebabkan oleh protokol kesehatan dan gerakan stay at home”.
Sebab itu banding UKT bukanlah solusi untuk keadaan mahasiswa saat ini. Di samping itu banding UKT pula di tolak oleh DEMA PTKIN se Indonesia sebab ketidak merataan nya pemotongan UKT terhadap mahasiswa dan banding UKT telah di lakukan di beberapa kampus sebelum adanya pandemi COVID-19 ini namun sangat tidak efektif.
"Kami sangat kecewa kepada kemenag serta kami pula menuntut rektor IAIN Palu agar menyatakan sikap untuk mendukung gerakan aliansi mahaiswa IAIN Palu yang mendesak kemenag agar bisa mengeluarkan kebijakan pemotongan UKT minimal 50% agar dapat memudahkan mahasiswa melanjutkan proses pendidikannya. Sehingga aliansi mahasiswa IAIN Palu menyatakan sikap dan menuntut."
"Menolak pembayaran UKT semester depan jika tidak ada pemotongan UKT minimal 50%
Menuntut rektor agar menyatakan sikap mendukung gerakan aliansi mahasiswa IAIN Palu agar mendesak kemenag mengeluarkan kebijakan pemotongan UKT semester ganjil." Tegasnya. (**)
